Lima PKL Tergugat Rp 1,12 Milyar Menunggu Kearifan Keraton Yogyakarta

Sugiyadi, salah seorang PKL tergugat Rp.1,12M
YOGYAKARTA — Upaya mediasi terkait sengketa penggunaan lahan milik keraton di kawasan Jalan Brigjen Katamso, Gondomanan, Yogyakarta, antara lima pedagang kaki lima dan pengusaha bernama Eka Aryawan kembali batal digelar. Dalam mediasi terakhir ini, Eka Aryawan kembali mangkir. Mediasi damai pun menemui jalan buntu.
Lima pedagang kaki lima yang ditemui usai pertemuan mediasi di Bangsal Panitikismo Keraton Yogyakarta mengatakan, ketidak-hadiran Eka Aryawan selaku penggugat dalam upaya mediasi tersebut sangat disayangkan. Selain tidak menunjukkan itikhad baik, mangkirnya dari panggilan keraton juga dinilai tidak menghargai pihak yang memberikan hak penggunaan lahan kepadanya dalam bentuk surat kekancingan. 
Hal demikian diungkapkan Sugiyadi (49), salah seorang dari lima PKL tergugat Rp 1,12 Milyar saat ditemui di warungnya.
Dengan tidak hadirnya Eka Aryawan untuk kedua kalinya, lanjut Sugiyadi, artinya upaya damai yang dimediasi keraton menemui jalan buntu. Namun demikian, Sugiyadi dan empat PKL lainnya pun tetap bersikeras agar tetap bisa menempati lahan yang selama ini ditempatinya secara turun-temurun untuk berdagang sehari-hari mencari nafkah.
Sugiyadi pun yakin dan bertekad untuk mempertahankan lahannya, kendati harus mengadapi kemungkinan buruk di persidangan. Namun, Sugiyadi menyatakan, jika pihaknya pun sangat berharap kearifan dan kebijaksanaan dari keraton selaku pemegang kuasa hak milik lahan yang disengketakan.
Sementara itu, Rizky Fatahilah selaku kuasa hukum lima PKL dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta mengatakan, dalam pertemuan mediasi tanpa kehadiran Eka Aryawan, sempat disinggung kemungkinan dicabutnya surat kekancingan yang telah diberikan  kepada Eka Aryawan oleh keraton.
Rizky pun berpendapat,  ketidak-hadiran Eka Aryawan dalam mediasi yang diinisiasi tim hukum keraton, semakin menunjukkan dengan jelas jika tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah, dan semakin jelas juga kecenderungan pihak pemegang kekancingan yang sudah diberikan hak pakai cenderung sewenang-wenang kepada rakyat kecil.
“Karena itu, kami mendesak kepada pihak keraton untuk berani mencabut surat kekancingan yang diberikan kepada Eka Aryawan, seperti yang diutarakan oleh Achiel Suryanto selaku kuasa hukum keraton dalam pertemuan mediasi. Jika tidak dicabut, kasus ini akan jadi contoh buruk untuk masalah serupa ke depannya”, pungkas Rizky. 
Agung PKL
SELASA, 06 Oktober 2015
Jurnalis       : Koko Triarko
Foto            : Koko Triarko
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...