Megaproyek Bandara Internasional Kulonprogo Dipastikan Berlanjut

Sejumlah patok bertuliskan penolakan pembangunan bandara di desa terdampak 

YOGYAKARTA — Kendati masih ada sebagian warga yang menolak, bahkan dengan unjukrasa mogok makan, namun rencana pembangunan bandara udara internasional di desa Temon, Kulonprogo, Yogyakarta, dipastikan akan berlanjut. Pemda DIY, Pemkab Kulonprogo dan Pemdes desa-desa terdampak, bahkan juga telah menyiapkan Satgas dalam rangka pelaksanaan proyek tersebut.
Mega proyek Bandara Internasional di desa Temon, Kulonprogo mulai direncanakan pembangunannya sejak tahun 2012. Namun sampai sekarang rencana itu belum bisa dilaksanakan, karena masih ada penolakan dari sejumlah warga. Bandara tersebut dibangun sebagai pengganti Bandara Udara Adisucipto di Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, yang dianggap sudah tak lagi mampu menampung jumlah penumpang dan penerbangan.
Namun, rencana pembangunannya sejak tiga tahun lalu sampai kini masih belum bisa direalisir. Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, bahkan telah menetapkan Izin Penetapan Lokasi (IPL) Bandara di desa Temon, dengan ditandatanganinya Skep Gubernur DIY bernomor 68/KEP/2015. IPL itu sempat dibatalkan oleh PTUN DIY, namun Pemda DIY segera mengajukan kasasi di Mahkamah Agung RI dan dikabulkan pada September 2015. 
Namun demikian, Pemda DIY dan Pemkab Kulonprogo, tampaknya tidak terpengaruh dengan masih adanya aksi penolakan dari sebagian warga terdampak. Bahkan, saat ini Pemda DIY, Pemkab Kulonprogo dan Pemerintahan Desa desa-desa terdampak mulai menyiapkan sejumlah langkah-langkah guna menindak-lanjuti rencana pembangunan bandara pasca dikabulkannya kasasi IPL Gubernur DIY oleh MA. 
Agus Parmono, Kades Desa Glagah -koko
Ditemui di kediamannya, Kepala Desa Glagah, Temon, Kulonprogo, Agus Parmono, menegaskan jika saat ini Pemda DIY dan Pemkab Kulonprogo sedang menyiapkan pembentukan Satgas A dan B, menyusul telah diterimanya salinan putusan MA oleh PTUN DIY dan Pemda DIY yang mengabulkan kasasi IPL Gubernur DIY pada hari ini Rabu (28/10/2015). 
Agus menjelaskan, Satgas A terdiri dari petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN), Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan Kabupaten Kulonprogo. Sedangkan Satgas B, menurutnya, merupakan tim yang akan menentukan harga tanah dan nilai tanah. 
“Satgas ini sudah mulai dikoordinasikan dan beberapa kali rapat yang hasilnya nanti akan segera ditindak-lanjuti, dan direncanaman awal November nanti akan dimulai pematokan bidang tanah di lima desa”, jelasnya.
Sementara itu, lanjut Agus, pemerintah desa yang terdampak pun juga telah membentuk tim yang berjumlah 107 dari masing-masing pedukuhan terdampak. Agus mengakui, jika saat ini memang masih ada sebagian warga yang bersikeras menolak pembangunan bandara tersebut. Namun demikian, menurutnya, berdasarkan konsultasi publik yang pernah dilakukan, sebenarnya sudah 90 persen warga desa terdampak telah menyatakan setuju. 
Agus merinci, konsultasi publik yang pernah dilakukan di desa Glagah melibatkan 1.057 orang yang memiliki hak atas tanah dari bidang tanah sebanyak 1.554. Dari hasil konsultasi publik itu, katanya, sebanyak 801 orang menyatakan sepakat, 216 orang tidak sepakat dan 40 orang lainnya tidak hadir. Lalu desa Palihan hanya ada 143 orang yang tidak sepakat, desa Sindutan 1 orang tidak sepakat, desa Jangkaran dan Kibonrejo semua warganya sepakat, desa Kibonrejo sepakat semua. 
“Artinya ini sudah 90 persen lebih yang menyetujui pembangunan bandara itu”, simpulnya.
Sementara itu berkait masih adanya warga yang menolak, Agus berpendapat jika memang tidak mudah merubah mindset (pola pikir) setiap petani, apalagi yang sudah tua. Selain itu, sebutnya, juga dimungkinkan ada faktor provokasi dari pihak-pihak tertentu. 
Agus sendiri menilai jika rencana pembangunan bandara sudah sesuai dengan peraturan, juga demi kemajuan perekonomian warga sendiri, di samping memang Bandara Adjsucipto di Maguwoharjo, Sleman sudah tidak mampu mengikuti perkembangan jumlah penumpang dan jumlah penerbangan.
“Pembangunan bandara itu merupakan kepentingan umum dan nasional, semua sesuai undang-undang dan Pendapatan Asli Daerah Kulonprogo selama ini juga kecil. Kalau tidak ada langkah besar, sulit bagi Kulonprogo untuk bisa maju dan berkembang. Saya sendiri sebagai perangkat desa, harus menjalankan tugas dan kswajiban saya sebagai pamong desa yang harus taat pada perintah yang lebih atas”, pungkasnya. 
KAMIS, 29 Oktober 2015
Jurnalis       : Koko Triarko
Foto            : Koko Triarko
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...