Optimalkan SPBG, Pemda Kalimantan Timur Diminta Buat Perda

SPBG di Balikpapan

BALIKPAPAN — Pemerintah daerah di Kalimantan Timur diminta membuat peraturan daerah oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral. Peraturan tersebut memuat kewajibkan penggunaan kendaraan berbahan gas bagi instansi-instansi pemerintahan. 
Joko Siswanto
Direktur Pembinaan Kegiatan Hulu Migas Kementrian ESDM Joko Siswanto menuturkan hal ini untuk pangsa penjualan bahan bakar gas dimana wilayah tersebut sudah memiliki infrastruktur SPBG. 
Saat ini menurut informasi, pemerintah kota Balikpapan telah menyurati PT Pertamina (Persero) selaku pihak yang ditunjuk oleh Kementrian ESDM untuk membangun SPBG agar mempercepat pembangunan mother station terletak di kawasan Karanganyar.
Ia berpendapat, pemerintah daerah dan instansi terkait harus dapat menjamin adanya pangsa pasar penjualan dan membuat pangsa penjualan apabila itu diperlukan. “SPBG-nya sudah ada, tinggal pikirkan siapa yang mau beli. Lokasinya juga harus ditentukan dengan studi yang betul,” jelasnya baru baru ini.
Sebab adanya pangsa penjualan dan pemunculan permintaan BBG itu berfungsi untuk omzet bisnis SPBG. Omzet tersebut digunakan untuk membiayai operasional mulai dari proses pemasokan gas hingga biaya tenaga kerja. 
Diketahui Kota Balikpapan telah memiliki dua SPBG daughter station di Jalan Pattimurajalan Marsma Iswahyudi. Keduanya belum beroperasi. Selain itu masih ada dua SPBG yang masih harus dibangun, salah satunya SPBG mother station yang berfungsi sebagai stasiun penyuplai gas. 

KAMIS, 08 Oktober 2015
Jurnalis       : Ferry cahyanti
Foto            : Ferry cahyanti
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...