Pemberian Izin Prinsip Cacat Hukum, Walhi Akan Gugat Pemda NTB

Aksi demonstrasi menolak pengerukan pasir laut Lombok di kantor Gubernur NTB
MATARAM — Kebijakan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat yang menerima dan mengeluarkan izin prinsip penanaman modal penambangan pasir laut untuk keperluan reklamasi Teluk Benoa Provinsi Bali terhadap PT. Dinamika Atria Jaya bekerjasama dengan PT. Tirta Wahana Bali Internasional dinilai cacat hukum, karena tidak sesuai prosedur.
Keterangan tersebut disampaikan Ketua Divisi Hukum Wahana Lingkungan Hidup Nusa Tenggara Barat, Amri Nuryadin saat melakukan dialog dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup NTB di depan kantor Guber NTB, Selasa (13/10/2015).
“Kebijakan Pemda NTB menerima dan mengeluar izin prinsip penanaman modal terhadap perusahaan tersebut cacat hukum, kok bisa diterima dulu baru izin diurus tidak masuk kan, aturan dari mana itu dan jelas akan kami gugat,” kata Amri.
Seharusnya, kata Amri, sebagaimana diatur dalam UU tentang lingkungan hidup maupun tata ruang, izin prinsip tersebut baru bisa keluar setelah ada kajian lingkungan hidup, termasuk analisis dampak lingkungan, tapi buktinya pemerintah sudah menerima izin prinsip penaman modal yang diajukan perusahaan.
Karena itulah selain berencana menggugat Pemda NTB, Walhi juga akan terus menggalang kekuatan bersama masyarakat terutama masyarakat yang berada di wilayah pesisir yang akan terkena dampak dari rencana pengerukan pasir laut Tanjung Luar, Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur.
“Aksi tersebut kita lakukan bersama masyarakat, bahwa dengan alasan apapun, aksi penambangan pasir dengan tegas akan masyarakat tolak, biarkan masyarakat mencari penghidupan cukup dengan melaut dan bersahabat dengan alam dan lingkungan, bukan justru melakukan pengeruskan atas nama pembangunan,” terangnya.
SELASA, 13 Oktober 2015
Jurnalis       : Turmuzi
Foto            : Turmuzi
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...