Pemprov NTB Akan Tolak Perusahaan yang Sebabkan Kerusakan Lingkungan

Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin
MATARAM — Munculnya reaksi dan aksi penolakan masyarakat dan aktivis peduli lingkungan terhadap sikap pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat yang dinilai tidak tegas terkait pemberian izin pengerukan pasir laut Tanjung Luar Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ditanggapi diplomatis Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin.
Amin mengatakan diterima tidaknya pengajuan izin pengerukan pasir laut untuk reklamasi Teluk Benoa nantinya akan bergantung pada hasil kajian dan analisis dampak lingkungan serta sejumlah kajian tekhnis lain. Pengajuan tersebut bisa diterima atau tidak itu masih jauh, saat ini masih sebatas izin penanaman modal saja.
“Namanya permohonan bisa dikabulkan bisa tidak, tergantung hasil kajian dan analisis dampak lingkungan, kalau memang merusak lingkungan maka jelas akan kita tolak dan kalaupun masyarakat melakukan reaksi penolakan itu sah – sah saja,” kata Amin di Mataram, Minggu (4/10/2015).
Menurutnya, lagipula proses lain yang harus dilewati supaya izin bisa dikeluarkan, kan harus berkordinasi terlebih dahulu dengan Badan Lingkungan Hidup, tata ruang dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga prosesnya cukup panjang, sehingga kita juga sangat hati – hati dalam mengeluarkan izin, tidak sembarangan.
Pemda NTB sebelum mengeluarkan izin apapun termasuk izin penambangan akan betul – betul mempertimbangkan berbagai aspek dan dampak yang akan ditimbulkan, setiap izin yang dikeluarkan juga akan terus diawasi, banyak aspek yg harus dipertimbangkan.
“Semua kita pertimbangkan dan sekali lagi ini baru tahap awal pengajuan izin penanaman modal dan namanya orang mau mengajukan izin tidak bisa dilarang, tapi maunya seperti apa, itu yang akan dipertimbangkan dan alasan bisa memberikan, bisa tidak,” katanya.

MINGGU, 04 Oktober 2015
Jurnalis       : Turmuzi
Foto            : Turmuzi
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...