Penetapan UMK Balikpapan Disesuaikan dengan Kebijakan Ekonomi

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi
BALIKPAPAN — Pemerintah kota Balikpapan masih memperhitungkan kenaikan Uapah Minimum Kota (UMK) 2016 dengan paket kebijakan ekonomi jilid IV, yang rencananya akan diumumkan pemerintahan kabinet Jokowi-JK. 
Menurut Wali kota Balikpapan Rizal Effendi penetapan UMK akan disesuaikan dengan kebijakan ekonomi pemerintah. Apalagi kebijakan yang nantinya dikeluarkan akan banyak keterkaitannya dengan ketenagakerjaan. 
“Jadi kita akan pertimbangkan pula itu dalam penetapan UMK 2016 ini untuk kita lakukan penyesuaian,” tuturnya di Balikpapan, Rabu (21/10/2015).
Dalam minggu ini, Pemerintah bersama Dewan Pengupahan kota Balikpapan masih membahas kebutuhan hidup layak, dan berapa besaran KHL masih belum diketahui. Namun Ia memperkirakan akan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.
Selain itu, Wali kota juga mewajibkan kepada perusahaan agar dalam perekrutan tenaga kerja memprioritaskan pada korban PHK. Mengingat angka PHK ditahun ini  meningkat akibat perlambatan ekonomi yang terjadi.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Ida Prahastuty mengungkapkan, pihak perusahaan yang melakukan PHK harus membayarkan gaji dan pesangon dengan jelas agar karyawan yang di PHK dapat melanjutkan rencana ke depannya. 
RABU, 21 Oktober 2015
Jurnalis       : Ferry cahyanti
Foto            : Ferry cahyanti
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...