Pengamat: Konsep Menteri Utama Jelas Bersifat Inkonstitusional

Pakar hukum tata negara, Margarito (kanan)
JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menilai, Konsep menteri utama yang dimunculkan oleh hasil riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) bertentangan dengan Undang-Undang. 
Menurutnya, Konsep Menteri Utama, jelas jelas bersifat inkonstitusional.
“Muncul gagasan ini, membingungkan publik agar masyarakat selalu mempertahankan Jokowi Widodo sebagai Presiden, yang kinerjanya dari waktu ke waktu terus mengecewakan,” ujar Margarito dalam rilis yang diterima Cendana News di Jakarta, Sabtu (31/10/2015).
Ide Menteri Utama, kata Margarito, dimunculkan sebagai issue untuk menutupi kelemahan Jokowi agar bisa terus berkuasa di NKRI. Sebab, sambung dia, sistem pemerintahan indonesia tidak mengenal istilah Menteri Utama. 
Dirinya menyebut pemerintah tidak perlu membentuk Menteri atau mengangkat seseorang menjadi Menteri Utama.
“Menteri utama merupakan penyimpangan dari konstitusi. Sebab UUD 1945 tidak mengatur keberadaannya dalam kabinet,” ungkap Margarito
Margarito mengatakan bahwa tata kelola pemerintahan sepenuhnya ada di tangan Presiden dan bukan ditangan para menteri, apalagi di tangan Menteri Utama.
SABTU, 31 Oktober 2015
Jurnalis       : Adista Pattisahusiwa
Foto            : Adista Pattisahusiwa
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...