Pengamat: Rencana Revisi UU Akan Matikan KPK

JAKARTA — Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) untuk mengusulkan revisi atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menuai berbagai kontroversi. Ada pihak yang menentang keras usulan ini, karena klausul pasal yang diajukan mempreteli kewenangan KPK bahkan berpotensi membubarkan lembaga antirasuah itu.
Menanggapi rencana tersebut, Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mendesak DPR RI agar segera menarik Rancangan Undang-Undang (RUU) KPK dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang ujung-ujungnya ingin membubarkan lembaga antirasuah ini.
Uchok menyebut DPR ingin Membubarkan KPK secara legal atau akan memasukkan Lembaga anti korupsi itu ke dalam kuburan.
“KPK memang dianggap mengganggu anggota dewan untuk melakukan korupsi anggaran negara,” Ujar Uchok dalam Rilis yang diterima CendanaNews di Jakarta, Kamis (08/10/2015).
Menurut Uchok DPR selalu ingin merevisi UU KPK, sebab ingin menghilangkan ketakutan pada diri mereka sendiri.  Untuk menghilangkan rasa takut anggota dewan tersebut, kata dia, mereka memaksa memasukkan RUU KPK untuk segera dibahas, agar secepatnya dilumpuhkan total.
“DPR mempreteli kekuatan KPK dalam UU pemberantasan korupsi seperti pembubaran KPK, 12 tahun setelah draf RUU resmi diundangkan,” katanya.
Sementara itu, revisi yang diajukan bakal mereduksi berbagai kewenangan yang dimiliki KPK mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan. Dari sedikitnya 13 pasal yang akan diubah, sebagian besar diantaranya menghilangkan unsur lex specialis (keistimewaan) yang menjadi ciri khas lembaga ini.
Pasal-pasal tersebut diantaranya membatasi kewenangan KPK dalam hal penyadapan. Awalnya, lembaga yang berdiri sejak tahun 2003 ini tidak perlu meminta izin dari pengadilan, Namun dalam revisi menjadi harus seizin pengadilan.
Lantas, ada juga usulan sebagai lembaga ad hoc (sementara) umur KPK dibatasi hanya sampai 12 tahun. Jika ditotal dari tahun kelahirannya, usia maksimal KPK hanya 24 tahun, mengingat pada 2015 ini saja komisi yang menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi tersebut telah berumur 12 tahun.
Selanjutnya, ada usulan revisi KPK hanya bisa menangani kasus korupsi jika kerugian yang dialami negara mencapai Rp50 miliar. Jumlah ini meningkat 50 kali lipat dari undang-undang sebelumnya yang hanya mempunyai batasan sebanyak Rp1 miliar.

Pada sisi lain, ada pihak yang menilai revisi UU KPK (terlepas dari materi yang diusulkan DPR) cukup penting untuk mengantisipasi perkembangan hukum.

KAMIS, 08 Oktober 2015
Jurnalis       : Adista Pattisahusiwa
Foto            : Adista Pattisahusiwa
Editor         : ME. Bijo Dirajo

Lihat juga...