Pengamat: RUU JPSK Buka Peluang Uang Negara Dirampok Lagi

Pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng
JAKARTA — Pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng menyebutkan, jika RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang diajukan pemerintahan Jokowi-JK disahkan DPR RI akan membuka peluang perampokan keuangan negara secara legal.
“Meski pemerintah belum secara resmi menyatakan bahwa Negara dalam keadaan krisis, namun secara diam diam pemerintah tengah mempersiapkan strategi memancing di air keruh atau mengambil kesempatan saat kondisi ekonomi terpuruk,” ujar Daeng dalam rilis yang diterima Cendana News di Jakarta, Rabu (21/10/2015).
Disahkannya UU JPSK, maka akan menjadi landasan legal bagi pemerintahan Jokowi melakukan perampokan berjamaah bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan.
Dia mencontohkan krisis 1998, keuangan Negara dirampok melalui BLBI dan melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi perbankkan,
“Krisis 2008 menjadi ajang perampokan keuangan Negara melalui bailout bank Century,” tambah dia
Disebutkan, saat ini ada beberapa Lembaga Negara yang mengatur sektor keuangan itu seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan. dan lembaga pemerintah sendiri yakni Kementrian Keuangan.
Daeng mengungkapkan tidak cukup puas dengan empat lembaga tersebut di atas, Pemerintah juga membuat lembaga baru melalui RUU JPSK, yaitu:
(1). Komite Stabilitas System Keuangan yang bertugas menetapkan status bangkrutnya sektor keuangan dan memberikan persetujuan suntikan dana kepada bank yang bangkrut.
(2). Badan Restrukturisasi Perbankkan, terdiri dari Dewan Pengawas, Dewan Eksekutif Badan Restrukturisasi Perbankkan. 
Dikhawatirkan, dengan adanya dua lembaga baru tersebu akan menjadi landasan legal untuk merampok kekayaan keuangan Negara dengan alasan krisis. Salain itu juga ditenggarai alat bagi-bagi jabatan di antara elite pemerintahan dan DPR sekarang.
Hal tersebut dikarenakan, setiap ada aturan baru akan melahirkan jabatan dalam lembaga lembaga tersebut yang dibagikan diantara elite politik dengan lembaga-lembaga yang dibentuk maka akan tersedia ruang bagi pengerukan, pemerasan kekayaan Negara dan rakyat.
Disebutkan, RUU JPSK sebelumnya pernah ditolak DPR RI semasa pemerintahan SBY karena ditenggarai akan menjadi alat legalisasi bailout bank Century.
“Nah, sekarang di pemerintah Jokowi, RUU ini kembali diajukan ke DPR untuk disahkan, kita akan lihat apa akan disetujui atau tidak” tutur dia.
RABU, 21 Oktober 2015
Jurnalis       : Adista Pattisahusiwa
Foto            : Adista Pattisahusiwa
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...