Pengelolaan Zonasi Pesisir Laut oleh Pemerintah Pusat Rugikan Daerah

Acara focus group discussio membahas UU pusat yang bertentangan dengan kondisi daerah di kampus Universitas 45 Mataram

MATARAM — Kewenangan daerah melakukan pengelolaan zonasi laut yang diambil alih pemerintah pusat melalui pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat dinilai akan banyak merugikan Kabupaten kota dalam mengelola berbagai potensi kelautan yang dimilik selama ini.

Keterangan tesebut disampaikan akademisi dan dosen Fakultas Perikanan Universitas 45 Mataram, Eferon Mubarrak di acara Focus Group Dicussion dengan Dewan Perwakilan Daerah di aula utama Universitas 45 Mataram, Kamis (15/10/2015).

“Selama ini dengan adanya kewenangan secara langsung di tingkat Kabupaten, pengelolaan zonasi pesisir dan berbagai potensi laut yang ada, selain lebih mudah dilakukan pemanfaatan berbagai potensi laut juga bisa lebih banyak diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat setempat,” kata Mubarak di Mataram, (15/10/2015).

Burhan dosen Fakultas Perikanan Universitas 45 lain menambahkan, adanya penarikan kewenangan terkait pengelolaan zonasi pesisir laut dari Kabupaten ke pemerintah pusat melalu Pemda NTB berpotensi bisa menimbulkan ancaman terhadap keberadaan pulau – pulau kecil yang ada, seperti rencana pengerukan pasir laut Lombok.

“Yang lebih tahu dan faham terkait berbagai potensi yang ada kan pemerintah Kabupaten, sehingga tidak tepat kalau kemudian kewenangan tersebut diambil alih oleh pemerinta pusat dan itu akan menghambat proses pembangunan di masing – masing Kabupaten,”sebutnya.

Sementara itu, anggota DPD RI Dapil NTB, Baiq Diah Ratu Ganefi. Dalam menanggapi hal tersebut dia mengatakan, adanya kewenangan pengelolaan zonasi pesisir dan berbagai potensi yang ada di Kabupaten seringkali melahirkan raja – raja kecil mengatasnamakan otonomi daerah.

Lagipula, kata Ganefi dengan beralihnya kewenangan pengelolaan zonasi pesisir laut dari pemerintah Kabupaten ke Pemda NTB tidak serta merta ketentuan dalam aturan tersebut menjadi otoritas Provinsi, tetapi ada sharing pendapatan, dalam ketentuan penanaman modal.

KAMIS, 15 Oktober 2015
Jurnalis       : Turmuzi
Foto            : Turmuzi
Editor         : ME. Bijo Dirajo

Lihat juga...