Puluhan Tahun Ditempati, Register 1 Way Pisang Miliki Banyak Fasilitas Umum

Demo Warga yang mendiami tanah Register 1 Way Pisang beberapa waktu lalu
LAMPUNG — Kisruh terkait alih fungsi lahan yang akan digunakan untuk perusahaan swasta dengan memberikan Hak Guna Usaha (HGU) di tanah Register 1 Way Pisang berdampak pada penolakan ribuan masyarakat yang tinggal di kawasan hutan register tersebut. 
Puluhan tahun warga mendiami Register 1 Way Pisang yang merupakan tanah milik Kementerian Kehutanan tersebut mulai menggarap dengan menjadikan lahan pertanian, perkebunan serta tempat tinggal. Sebagian bahkan telah secara administratif menjadi desa dengan ribuan warga yang mendiaminya. 
Beberapa fasilitas umum pun telah berdiri diantaranya jalan desa yang beraspal, sekolah, balai desa, tempat ibadah , saluran irigasi yang beberapa diantaranya dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerag (APBD) Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Bahkan jalan penghubung yang melintasi tanah register tersebut dianggarkan dari APBD Pemkab Lampung Selatan sebesar Rp1 Milyar untuk peningkatan jalan tanah menjadi jalan yang lebih baik berupa lantasir.
Selain fasilitas umum, sebagian besar warga pun sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta memiliki hak pilih seperti yang dialami oleh ratusan warga Desa Gandri Kecamatan Penengahan yang memiliki hak pilih dengan 2 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sudah disiapkan saat pilkada mendatang.
Pematik persoalan muncul ketika sebuah perusahaan swasta juga berniat meminta pelepasan hak atas tanah kawasan hutan Register tersebut. Akhirnya perwakilan 10 desa dari kecamatan Penengahan, Ketapang dan Sragi yang mendiami kawasan hutan register 1 Waypisang, Kabupaten Lampung Selatan ngelurug ke kantor DPRD Lampung Selatan , Pemkab Lampung Selatan untuk mengadukan nasib mereka. Masyarakat bersikeras dan siap memenuhi tahapan segala bentuk proses demi pelepasan lahan register yang didiami warga sejak puluhan tahun lalu. Akibatnya ribuan warga melakukan aksi protes dan melakukan unjuk rasa ke kantor DPRD Lamsel pada Rabu (8/10).
Setelah melakukan aksi demo perwakilan masyarakat pun bertemu dengan anggota DPRD Lamsel untuk mengadukan nasib mereka. Paska demo tersebut, perwakilan dari 10 desa penghuni tanah register 1 Way Pisang kembali melakukan mediasi serta pembicaraan dengan wakil rakyat di DPRD Lampung Selatan pada Kamis (9/10/2015).
Hal tersebut disampaikan oleh Ahmad Muhlisin salah seorang warga Kecamatan Ketapang  dalam hearing/rapat dengar pendapat antara DPRD, Dinas Kehutanan, BPN, 10 Kepala Desa dan Pemerintah di ruangan Banggar DPRD Lampung Selatan.
Secara tegas Muhlisin meminta DPRD dan pihak berwenang memberikan kejelasan terkait pelepasan kawasan hutan yang telah didiami masyarakat sejak tahun 1970 hingga sekarang ini.
Yang menjadi permasalah, menurut dia, tiba-tiba muncul persoalan baru dimana ada perusahaan yang justru mendapatkan HGU (Hak Guna Usaha) yakni PT Penyelamat Alam Nusantara (PAN) yang persis berada di lokasi masyarakat setempat.
“Sebelum adanya perusahaan kami sudah bergerak untuk pelepasan kawasan hutan itu. Eh, sekarang muncul masalah baru lagi. Kami menuntut adanya kejelasan terkait ini,” ungkapnya.
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Komisi B DPRD Lampung Selatan Suttan Agus Triendy mengemukakan mendukung tindakan masyarakat demi mendapatkan haknya.
Dia mengatakan, DPRD telah membentuk tim Iventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) dalam kawasan hutan register yang ada di Lampung Selatan.
“Kami sebagai wakil rakyat yang duduk dewan tidak akan tinggal diam dengan aspirasi yang menjadi tuntutan warga 10 Desa di register 1 Waypisang, dan kita akan mencari solusi terbaik,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Lampung Selatan, Priyanto Putro memaparkan bahwa pemerintah daerah telah mengajukan usulkan pelepasan tanah kawasan hutan yang telah didiami/digarap warga masyarakat sejak puluhan tahun silam itu ke Kementerian Kehutanan.
Usulan tersebut, ujarnya, dituangkan dalam Surat Bupati Lampung Selatan tertanggal 15 Januari 2015. Namun hingga kini usulan tersebut belum mendapatkan tanggapan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
“Kita sudah melayangkan surat ke Kementerian LK. Dimana kita sudah sampaikan bahwa di kawasan hutan produksi yang ada di Lampung Selatan terdapat desa-desa definitif. Karenanya kita mengusulkan adanya pelepasan kepada warga. Termasuk di register 1 Waypisang,” ungkapnya.
Ia mengatakan, pelepasan kawasan hutan membutuhkan proses panjang. Dimana salah satu yang harus dipenuhi yakni adanya lahan pengganti untuk kawasan hutan yang dilepas. Hal itu menjadi salah satu kendala tersendiri.
“Tidak bisa serta merta begitu saja ada proses dan harus ada lahan kawasan sebagai pengganti,” lanjut dia.
Priyanto menjelaskan, terkait dengan pengajuan HGU PT. PAN, pengajuan tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2012 lalu dengan luasan yang dimintakan 9.800 hektar. Dalam surat keputusan menteri kehutanan tertanggal 26 September 2014, disetujui HGU untuk PT. PAN dikawasan Silvopastura di register 1 Way Pisang seluas 543 hektar di dua desa, Sri Pendowo dan Kemukus.
“SK Kemenhut untuk PT. PAN tersebut diterbitkan sebelum SK bersama 4 menteri tentang pelepasan kawasan hutan kepada warga. Dimana SK 4 menteri. Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri PU dan Kepala BPN keluar tanggal 17 Oktover 2014,” pungkasnya.
Ditempat yang sama, perwakilan BPN Lampung Selatan, Harpin mengatakan pihaknya memang telah mendapatkan alokasi anggaran untuk kegiatan IP4T. Dimana untuk tahun 2015 alokasi diperuntukan untuk 1.500 bidang tanah.
“Tapi alokasi tersebut masih belum jelas diperuntukan untuk kawasan register mana. Sebab di Lampung Selatan banyak kawasan register. Tidak hanya di register 1 Way Pisang,” terangnya.
Dalam penyampaian aspirasinya masyarakat menuntut pelepasan lahan untuk warga dan pembatalan izin usaha dan guna lahan perusahaan penggemukan sapi yang beroperasi di kawasan register 1. Massa mengancam akan Golput pada Pilkada Lampung Selatan 2015, jika tuntutan mereka tidak dikabulkan pemerintah.
Berbagai Fasilitas Umum sudah Ada di Register 1 Way Pisang
Berdasarkan penelusuran Cendananews.com pada Jumat (9/10/2015) di wilayah Register 1 Way Pisang beberapa desa yang berada di kawasan register 1 Way Pisang diantaranya Lebungnala, Kemukus, Sripendowo, Pematangpasir, Sidoasih, Tamansari, Karangsari, Gandri, Sumbersari, Langkap dan Margajasa di tiga kecamatan yakni, Ketapang, Sragi dan Penengahan.
Beberapa fasilitas jalan umum yang sudah beraspal, masjid, sekolah dasar, sekolah menengah pertama bahkan sudah berdiri di lokasi tersebut sejak puluhan tahun lalu. Beberapa pola pemanfaatan lahan Register 1 Way Pisang bahkan sudah berkali kali muncul mulai dari peternakan hingga perkebunan yang dikelola oleh swasta.
“Kita tidak pernah akan lupa di tahun 80-an pernah ada peternakan sapi di kawasan register 1 Way Pisang yang akhirnya tidak beroperasi akibat mengalami kerugian dan jika ini terulang maka akan merugikan masyarakat,”ungkap Joko salah satu warga Desa Gandri Kecamatan Penengahan.
Selain penggunaan untuk peternakan, kawasan Register 1 Way Pisang pun pernah digunakan untuk proyek kehutanan jenis Jati Melina yang mengakibatkan konflik dengan msayarakat. Konflik tersebut berupa penebangan pohon pohon jati yang digarap oleh perusahaan swasta.
“Sekitar tahun 1990-an pernah ditanami pohon jati putih namun masyarakat menolak karena tidak bisa bertani dalam waktu dekat dan lebih menguntungkan perusahaan dibanding masyarakat,”ujar Joko.
Masyarakat pun mulai melakukan pengolahan lahan yang ditinggalkan setelah penanaman jati putih tersebut gagal. Kini lahan jagung, pisang, perkebunan kelapa sawit serta karet dan tanaman pertanian lain ditanam oleh masyarakat. Masyarakat menggarap lahan tanah Register tersebut dengan harapan akan ada pelepasan lahan kehutanan untuk warga. Persoalan adanya izin HGU atas perusahaan swasta hanyalah salah satu dari persoalan yang bersentuhan dengan masyarakat.
“Harusnya satu masalah kita selesaikan dulu namun ini belum selesai masalah yang satu sudah muncul persoalan lain yang pastinya akan merugikan masyarakat sebab persoalan yangs ama juga pernah terjadi sebelumnya dan tidak merugikan masyarakat,,”ungkap Joko.
Masyarakat berharap persoalan yang ada jangan dijadikan kesempatan oleh pihak pihak terkait yang ingin mengambil keuntungan dengan semakin dekatnya pemilihan kepala daerah. 
“Persoalan yang ada sudah ada sejak beberapa ganti kepala daerah dan tak pernah terselesaikan, jadi sebagai warga negara yang memiliki hak politik kami bahkan selalu menjadi komoditas politik dengan menghembuskan isu soal tanah register ini,”ungkap Joko.
Ia mengungkapkan sebagian besar masyarakat berharap agar tetap bisa menggarap tanah yang selama ini mereka tempati lebih nyaman dan tidak berbenturan dengan pihak lain dalam hal ini dengan masuknya pemodal atau pengusaha di kawasan yang selama ini mereka tinggali. 
JUMAT, 09 Oktober 2015
Jurnalis       : Henk Widi
Foto            : Henk Widi
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...