Ribuan Tanah Transmigrasi Sumbawa Barat Diduga Diperjualbelikan

Rumah di daerah Transmigrasi di Desa Tatar
SUMBAWA BARAT — Ribuan hektar lahan yang ditetapkan sebagai daerah transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat yang sebagiannya merupakan lahan garapan tanah adat masyarakat Tatar Lokaq diduga diperjual belikan secara ilegal yang melibatkan oknum pejabat tertentu di Pemkab.
“Ada dugaan lahan – lahan di daerah transmigrasi diperjualbelikan oleh oknum pejabat Pemkab KSB, mulai dari Kepala Desa, Camat sampai penjabat Kepala Satuan Prangkat Kerja Daerah, beberapa Pejabat malah ada yang memiliki lahan di daerah tersebut,  pengelolaan kemudian disewakan kepada warga pendatang,” kata masyarakat adat Desa Talonang, Burhan kemarin.
Padahal lahan tersebut dipruntukkan sebagai daerah transmigrasi oleh Pemkab KSB bersama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bagi warga dari luar Pulau Sumbawa, seperti dari masyarakat Lombok, Pulau Jawa dan Bali.
Yanis, warga masyarakat adat Tatar Lokaq mengungkapkan, daerah bagian selatan hutan adat Tatar Lokaq maupun Talonang memang telah ditetapkan menjadi daerah transmigrasi sejak tahun 1994, pada masa Gubernur Warsito yang dulunya disebut daerah SP1, SP2, SP3 dan SP4 yang luasannya mencapai ribuan hektar.
Ia menyebutkan, dulu sebelum ada akses jalan, jarang mau memiliki lahan, berkunjung ke sana mungkin tidak ada yang mau, apalagi sekelas pejabat, karena memang selain jauh, akses jalan jalan juga sangat buruk, belakangan setelah akses jalan dibangun BJN, daerah tersebut mulai banyak dilirik.
“Semenjak akses jalan lingkar selatan menuju Tatar Lokaq dan Talonang bagus dan dinilai potensial, daerah tersebut menjadi daerah strategis dan mulai dilirik masyarakat termasuk pemerintah yang mengklaimnya daerah tersebut sebagai lahan dan hutan negara yang rencananya akan dikembangkan menjadi lahan ternak sapi nasional,” ungkapnya.
KAMIS, 29 Oktober 2015
Jurnalis       : Turmuzi
Foto            : Turmuzi
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...