Sektor Keluatan dan Perikanan Maluku Butuh Perhatian Pemerintah

AMBON — Ketua Umum Himpunan  Nelayan Seluruh Indonesia (Ketum HNSI), DR. Yusuf Solihin, meminta Pemerintah Pusat terutama Kementerian Kelauatan dan Perikanan RI, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemkab dan Pemkot memperhatikan sektor keluatan dan perikanan di provinsi seribu pulau tersebut.
Pernyataan ini disampaikan DR. Yusuf Solihin usai membuka Musyarawah Daerah (Musda) HNSI Provinsi Maluku di Amaris Hotel Bilangan Diponogoro Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Senin (26/10/2015).
Mantan Komandan Lantamal Maluku dan Papua ini menegaskan, selama ini perhatian pemerintah di sector kelauatan dan perikanan Maluku masih minim, sehingga banyak kejahatan utamanya illegal fishing terjadi.
Menurutnya, perlu diutamakan agar Kelautan dan Perikanan Maluku bisa dikelola secara profesional maka sudah semestinya pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana perikanan digencarkan oleh pemerintah. 
Dalilnya, Maluku memiliki luas lautan 90 persen lebih. Maka harus diperbanyak pelabuhan-pelabuhan perikanan.
“Maluku cukup kaya akan sumber daya perinakannya. Bukan hanya pembangunan pelabuhan perikanan saja, tapi juga harus dibangun pasar-pasar ikan di tiap kabupaten/kota di Maluku. Bahkan tempat pendaratan ikan perlu dibangun oleh pemerintah,” tandasnya.
Selain itu, DR. Yusuf Solihin juga menyarankan Pemerintah harus memperbanyak tempat pelelangan ikan, agar hasil para nelayan Maluku,  bisa ditampung agar keuntungan bisa diperoleh para pelayan untuk melangsungkan hidup mereka.
Ditambahkan pula, Maluku yang kaya akan sumber alam perikanan, namun terkesan selama ini sangat minim sarana – pra sarana yang dapat mendongkrak hasil yang didapat oleh para nelayan.
“Karena tidak adanya sarana pra sarana yang memadai, akibatnya para nelayan yang menangkap ikan hanya dapat dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Hasil tangkapan, hanya dijual dalam jumlah kecil bahkan sisanya hanya untuk makan,” jelasnya.
Menurutnya, hal tersebut dikarenakan tidak ada pasar untuk penjualan, bahkan tidak ada colstrage untuk menampung hasil tangkapan neyalan lokalan Maluku.
“Kondisi demikian nelayan Maluku tidak bisa berkembang dan selalu hidup miskin dan tidak ada perubahan taraf hidup,” tegasnya.
Sehingga mantan Komandan Lantamal Maluku dan Papua ini mendesak Presiden RI Joko Widodo segera merealisasikan sejumlah janjinya kala berkampanye.
“Presiden RI harus merealisasikan janjinya keapda masyarakat. Karena saat berkampanye Presiden berjanji akan rakyat termsuk masyarakat Maluku. Sampai hari ini belum ada perubahan terutama untuk perubahan taraf hidup nelayan kecil di seluruh Indonesia utamanya di Maluku,” tegasnya.
Ia mengingatkan, pemerintah pusat agar jangan hanya melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana khususnya jalan, jembatan bahkan real kereta api semata. Sedangkan, sektor kelautan dan perikanan tidak diperhatikan.
Untuk itu dia meminta masyrakat Maluku umumnya, harus bergerak kaitannya menagih janji Presiden Jokowi. Salah satunya, menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN).
“Ini sudah dicanangkan oleh Pempus untuk Maluku, jika janji tersebut direalisaikan maka hasilnya akan dinikmati para nelayan Maluku, bahkan masyarakat Maluku,” bebernya.
Selain itu, dia juga meminta ke Pempus dan Pemda Maluku membangun industry perikanan secara merata di semua kabupaten dan kota di Maluku. Karena sumber perikanan Maluku tersebar di 11 kabupaten dan kota di Negeri para Raja-Raja itu.
“Jika Pemerintah berniat baik membangun industry perikanan, otomatis hal itu akan menyerap ratusan bahkan ribuan tenaga kerja di luar yang berprofesi sebagai nelayan, akan dapat mendongkrak ekonomi masyarakat. Pastinya ada peningkatan dalam sektior Pendapatan Asli daerah  bagi Maluku,” tutupnya.
SELASA, 27 Oktober 2015
Jurnalis       : Samad Vanath Sallatalohy
Foto            : Samad Vanath Sallatalohy
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...