Soekarwo Dukung RPP Pengupahan Pemerintah Pusat

Gubernur Jawa Timur
SURABAYA — Gubernur Jawa Timur, Soekarwo mendukung dan menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Pengupahan yang masuk dalam paket kebijakan ekonomi keempat pemerintahan Jokowi-JK. Hal tersebut dinilainya mampu mempercepat penyerapan anggaran dan pertumbuhan ekonomi yang sedang lesu.
“RPP Pengupahan sudah diputuskan pemerintah, maka sebagai wakil pemerintah pusat harus menjalankan Undang-Undang,” kata Soekarwo, Minggu (25/10/2015).
Pak de, sapaan akrabnya, juga akan menolak mengeluarkan Surat Edaran untuk item Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi dasar penetapan bupati/walikota mengusulkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2016 kepada Gubernur. 
“Kalau RPP pengupahan disetujui pemerintah, maka Pemprov akan memberlakukan Upah Minimum Provinsi dan tak perlu lagi UMK,” tandasnya.
MINGGU, 25 Oktober 2015
Jurnalis       : Charolin Pebrianti
Foto            : Charolin Pebrianti
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...