Suarakan HAM di Jalanan, Puluhan Massa Dibubar Paksa Polisi

Unjuk rasa damai di Abepura
JAYAPURA — Puluhan pemuda dan  17 mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Korban Pelanggaran (SKP) HAM Papua diamankan secara paksa oleh polisi saat menggelar unjuk rasa damai di depan Kantor POS Abepura, Kota Jayapura, Kamis (08/10/2015).
Salah satu massa aksi mewakili Garda Papua, Sam menyebutkan, pihaknya berencana melakukan unjuk rasa di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua. Namun, saat bernegosiasi dengan Kapolsek Abepura, tiba-tiba dua truk polisi menuju kearah massa aksi dan langsung membubarkan massa.
“Dua truk polisi datang dengan kecepatan tinggi, masuk ketengah massa dan membubarkan massa, dikejar serta dipukul saat menaikkan kedalam truk tahanan polisi,” kata Sam, Kamis (08/10/2015).
Dikatakannya, massa tersebut merupakan gabungan dari perguruan tinggi yang ada di Kota Jayapura serta gabungan seluruh organisasi kepemudaan yang peduli soal HAM di ibukota provinsi Papua.
 “Tuntutan kami soal kasus paniai berdarah yang sampai sekarang tenggelam, juga kasus di Timika, Yahukimo, sekaligus mendorong dengan ruang demokrasi yang ditutup, sehingga SKP HAM menyuarakan itu,” ujarnya.
Pihaknya menilai bawah kejadian ini sering dilakukan aparat kepolisian di Papua dan terlihat seperti dikondisikan atau disengaja oleh aparat Negara, lanjutnya, agar tidak boleh lagi ada aksi-aksi kemanusiaan.
“Polisi datang dengan senjata lengkap, kemudian bubarkan kami, terus mengambil spanduk-spanduk. Mereka juga memukul teman-teman kami gunakan popor senjata api, sekarang mereka diamankan, ada sekitar 20-an diamankan,” katanya.
Ia mengutuk keras, karena ruang demokrasi seakan tertutup untuk Papua. Kedepan, ia mengklaim tetap akan melakukan aksi serupa, namun mengedepankan aksi damai seperti biasanya.
Sebelum turun jalan, pihaknya telah menyurati kepada polisi terkait ijin khalayak ramai sejak tiga hari lalu, untuk melakukan aksi tersebut pada hari ini. Namun, menurutnya, sampai hari ini tidak ada balasan dari surat tersebut.
“Hampir semua aktifis HAM yang ingin lakukan aksi dijalan, polisi pasti alasannya itu tidak ada surat ijin. Sepertinya itu pola untuk digunakan kalau para pemerhati HAM di Papua mau lakukan aksi damai dimuka umum,” terangnya.
Wakapolres Jayapura Kota, Kompol Albertus Andreana saat berikan pemahaman kepada massa aksi yang dikumpulkan didalam ruang rapat Polsek Abepura, meminta maaf atas perlakuan anak buahnya.
“Kami hanya manusia biasa, ini hanya masalah miss komunikasi, memang ada surat masuk tapi tidak menyertakan jumlah massa yang akan turun, waktu dan tempat,” kata Wakapolresta saat berikan pemahaman kepada puluhan massa di ruang pertemuan tersebut.
Dari pantauan media ini, massa aksi juga membawa beberapa pamflet yang bertuliskan “Mana Janjimu Bapak Presiden RI, Jokowi? terkait kasus berdarah di Paniai dan daerah Papua lainnya” dan juga tuntutan-tuntutan lainnya. Selang beberapa menit, massa dibubar paksa dan diamankan.
Massa SKP HAM Papua saat melakukan aksi di depan toko Citra Jalan Raya Abepura-Sentani

Polisi telah mengamankan sebagian massa aksi kedalam truk tahanan
JUMAT, 09 Oktober 2015
Jurnalis       : Indrayadi T Hatta
Foto            : Indrayadi T Hatta
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...