Surat Terbuka Kaum Buruh Untuk Presiden RI Joko Widodo

Demo buruh
JAKARTA—Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP-LEM SPSI) menggelar demo di Depan Istana Negara, Jumat (30/10/2015).
Dalam demo tersebut, buruh menuntut beberapa hal yang terangkum didalam surat terbuka. Adapun surat terbuka tersebut sesuai yang tertulis dibawah
Bapak Presiden RI Joko Widodo yang kami hormati.

Bersama ini kami buruh indonesia, khususnya segenap anggota dan pengurus Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP-LEM SPSI) dengan jumlah anggota 150 ribu orang yang tersebar di berbagai pelosok tanah air melakukan unjuk rasa di Istana Merdeka karena beberapa masalah krusial dan sangat substansial terkait dengan nasib buruh dan keberlangsungan perusahaan.

Bapak presiden yang kami hormati, kami sepakat dengan tekad dan janji bapak terkait dengan komitmen tertinggi pemerintah di bidang ketenagakerjaan menuju kerja layak, hidup layak dan penghasilan yang layak bagi kaum buruh.

Bersama ini kami menuntut komitmen tersebut serta memberikan solusi yang rasional yang bisa dijalankan segera oleh pemerintah. Kami sadar bahwa untuk mewujudkan hal diatas cukup sulit dan butuh perjuangan totalitas antara buruh pengusaha dan pemerintah.

Mari kita bersama menyingsingkan baju, memeras keringat dan curah pikir untuk menyelesaikan masalah krusial ketenagakerjaan yang notabene terkait dengan perbaikan perekonomian indonesia.
Kita perlu totalitas menggenjot produktivitas nasional.

Produktivitas berbasis kompetendi kauim buruh harus segera sistematik dan totalitas.
Pemerintah perlu memberikan intensif kepada para buruh dan pengusaha untuk meningkatkan produktivitas.

Bapak presiden yang kami hormati, ada beberapa masalah ketenagakerjaan yang selama ini menjadi masalah laten dan perlu terobosan kita bersama.  Untuk itu kami segenap pengurus dan ANGGOTA FSP LEM SPSI bersama ini menyatakan tuntutan dan solusi kepada pemerintah demi kesejahteraan kaum buruh dan kemajuan bangsa nkri yang tercinta.

Pertama; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan substansinya perlu diperluas dan lebih detail, hakekat pengupahan bagi kaum buruh yang memiliki masa kerja yang panjang dan kompetensi yang cukup. PP Pengupahan tersebut masih berorientasi terhadap kaum buruh baru masuk kerja dan berstatus lajang.

Kedua; kami menuntut agar segera dilakukan total terhadap bpjs kesehatan, berdasarkan hasil survey dan kajian FSP LEM, baik yang dihimpun dari anggota maupun masyarakat luas menyatakan bahwa pelaksanaan sistem jaminan kesehatan rakyat oleh badan pengelola jaminan sosial (BPJS) sangat mengecewakan.

Ironis pihak BPJS Kesehatan mengklaim mengalami kerugian sekitar Rp 6 triliun di tahun ini. Badan ini mengalami ketidaksesuaian (mismatch) antara perolehan premi dengan pelayanan klaim,
Besarnya angka kerugian yang dialami BPJS kesehatan sangat ganjil, diprediksi berbagai modus korupsi dan manipulasi telah menggerogoti.

Ketiga; Bapak Jokowi yang kami hormati, kami menuntut agar program stimulus industri nasional sebaiknya lebih digencarkan, selama ini penerapan program tersebut masih kurang, yang sudah ada penyerapannya juga sangat lambat akibat prosedur birokrasi.

Komitmen pemerintah untuk menggenjot lokalisasi komponen belum disertai dengan langkah detail.
Mestinya pemerintah menerapkan secara konsisten industrialisasi substansi impor untuk perangkat keras dan lunak yang dibutuhkan oleh negri ini.

Keempat; Kami mogon agar pemerintah meringankan beban kaum buruh agar upah buruh tidak semakin tergerus habis untuk kebutuhan kesehatan, transportasi, biaya perumahan dan biaya pendidikan.

Selama ini ada dana alokasi khusus sektor perhubungan kepada pemerintah daerah. Namun hal itu tidak efektif dan salah sasaran, sebaiknya alokasi dana semacam itudiberikan untuk pelayanan transportasi kaum buruh. Sesuai amanah pasal 158 uu tahun 2009.

Kelima; kami berharap pemerintah juga memberikan stimulus berupa dana talangan kepada perusaan yang berdampak oleh turunnya daya beli masyarakat, untuk peremajaan permesinan, untuk inovasi proses bisnis, untuk penetrasi pasar, untuk mendongkrak daya saing dan meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Keenam; penegak hukum, khususnya untuk pemberantas korupsi sebaiknya dilakukan tyanpa tebang pilih dengan proses yang benar dan fair, otoritas hukum seperti kpk, kejaksaan dan kepolisian sebaiknya tidak melakukan kriminalisasi dan politisasi terhadap pengelola perusahaan swasta atau bumn dalam jerat hukum, hal ini secara langsung berdampak dengan para pekerja profesional yang tengah melakukan inovasi produk dan proses bisnis.

Ada kesan saat ini masih adanya tebang pilih seperti dalam kasus bank century masih misteri, kasus skk migas juga masih banyak hal yang belum terungkap.

Terakhir; bapak presiden yang kami hormati, berbagai megaproyek infrastuktur seperti pltu, bendungan, transportasi, pelabuhan, kelistrikan, telekomunikasi masih didominasi oleh tenaga kerja asing, khususnya china. Megaproyek pltu 10 ribu mw yang lalu banyak mencuatnya sisi kelam.
Kini pemerintah tengah menyiapkan megaproyek kelistrikan 35mw.

Strategi pembangunan megaproyek kelistrikan itu dilakukan tanpa optimalisasi sda dalam negeri, sehingga menimbulkan krisis lokalisasi.

Bapak presiden yang kami hormati, demikianlah surat terbuka dari kami segenap kaum buruh serikat pekerja seluruh indonesia.
JUMAT, 30 Oktober 2015
Jurnalis       : Adista Pattisahusiwa
Foto            : Adista Pattisahusiwa
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...