Taufiqulhadi Sebut Kasus Lumajang Bentuk Degradasi Moralitas

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Lumajang
LUMAJANG — Anggota komisi III DPR RI Fraksi Partai Nasdem, Taufiqulhadi sosialisasikan Empat Pilar MPR RI kepada anggota ormas LDII Lumajang di Warung biru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Jumat (09/10/2015).
Dalam kegiatan tersebut, Taufiqulhadi menyampaikan pentingnya penguatan pemahaman terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika dalam semangat kehidupan berbangsa dan bernegara.
Taufiqulhadi juga sempat menyinggung, kasus illegal mining yang berujung pada penganiayaan dan hilangnya nyawa aktivis lingkungan di selo awar-awar, Kecamatan Pasirian, Lumajang.
Disebutkan, kasus tersebut merupakan bentuk degradasi moralitas yang sama sekali tidak merefleksikan Pancasila sebagai suatu ideologi dan etika yang seharusnya dimililiki oleh seluruh stakeholder. 
“Seandainya saja masyarakat, Pemerintah, dan Aparat penegak hukum sadar terhadap arti pentingnya Pancasila yang menjadi dasar filosofis, dan mengamalkannya secara sungguh-sungguh dan konsisten, maka tidak akan ada lagi gesekan antar warga, baik atas dasar agama, kepercayaan, kepentingan ekonomi, sosial ataupun budaya bahkan tidak akan ada sikap abai Negara dalam menjamin dan melindungi warganya seperti yang dialami oleh salim kancil beberapa minggu yang lalu”, ujarnya.
Sementara itu, dalam perspektif Konstitusi, Abdil Furqan yang merupakan narasumber dalam acara sosialisasi tersebut menyampaikan, kata kunci dalam membangun peradaban suatu negara yang modern adalah menjunjung tinggi rule of law principle dalam menjalankan roda Pemerintahan. 
Sebab di dalam konsepsi rule of law atau asas negara hukum yg tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 merupakan jantungnya kegiatan bernegara baik dalam perlindungan HAM, pembatasan kekuasaan antar organ kekuasaan negara, penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan sampai pada penegakan hukum dengan sistem peradilan yang bersih dan tidak memihak. 
Oleh sebab itu, lebih lanjut Abdil menyatakan, jika negara kita ingin dianggap sebagai negara demokratis maka sudah saatnya, eksekutif, legislatif, yudikatif dan masyarakat memegang teguh prinsip negara hukum dalam membangun peradaban bangsa yang di dalamnya berdasar atas Pancasila dan UUD 1945.

JUMAT, 09 Oktober 2015
Jurnalis       : Sari Puspita Ayu
Foto            : Istimewa
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...