Terkait Revisi UU KPK, DPD: Seharusnya Pemerintah Dengar Suara Rakyat

Ketua DPD, Irman Gusman
JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman menyebutkan, rencana Revisi Undang-Undang No. 30 tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum diperlukan. Karena Masyarakat sendiri menilai KPK masih bekerja dengan baik.
“Jadi lebih baik menjalankan yang ada daripada mengubah yang bisa menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat” Ujar Irman di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (09/10/2015).
Ketika bangsa ini masih dihadapkan pada banyak persoalan, Sambung Irman, seharusnya tidak boleh menambah masalah bangsa dengan mendorong revisi UU KPK.
“Selesaikan masalah-masalah yang ada didepan mata kita terlebih dahulu, sebelum menambah lagi masalah yang baru,” Jelas irman.
Dirinya juga mendesak pemerintah agar memperhatikan suara rakyat sebelum memutuskan untuk merevisi UU KPK.
“hingga saat ini, rakyat masih mendukung KPK, jadi menurut saya pemerintah mesti mendengar suara rakyat,”katanya.
Irman Menjelaskan, Revisi UU KPK sebenarnya masuk Prolegnas 2016 untuk usulan insiatif pemerintah. Namun, kata dia, saat ini diusulkan masuk RUU Prioritas Prolegnas 2015 dan menjadi inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
JUMAT, 09 Oktober 2015
Jurnalis       : Adista Pattisahusiwa
Foto            : Adista Pattisahusiwa
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...