Tolak Bandara Kulonprogo, Warga Terdampak Gelar Mogok Makan

Aksi mogok makan di tenda halaman Gedung DPRD DIY
YOGYAKARTA — Masalah lama tentang rencana pembangunan bandara di desa Temon, Kulonprogo, Yogyakarta, kembali menyeruak seiring aksi mogok makan yang dilakukan puluhan warga desa terdampak di halaman gedung DPRD DIY. Aksi itu digelar bersama sejumlah kelompok mahasiswa, yang merasa ada ketidakadilan dalam rencana pembangunan bandara tersebut.
Aksi mogok makan warga terdampak mega proyek bandara udara di desa Temon, Kulonprogo Yogyakarta, dilakukan sejak tiga hari lalu. Aksi tersebut dilakukan, menyusul upaya hukum warga terdampak yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) dimentahkan lagi oleh putusan kasasi Mahkamah Agung yang mengabulkan Izin Penetapan Lokasi (IPL) Pembangunan Bandara yang ditanda-tangani oleh Gubernur DIY, Sultan HB X, pada 31 Maret 2015 dengan Nomor 68/KEP/2015.
Namum demikian, sejumlah warga yang tergabung dalam WTT tetap bersikeras menuntut agar rencana pembangunan bandara tersebut dibatalkan. Martono alias Kelik (46), warga dusun Kragon 2, Palihan, Temon, Kulonprogo sekaligus koordinator aksi menjelaskan, WTT merupakan gabungan dari warga pemilik lahan, warga penggarap lahan dan buruh tani, yang berasal dari lima kelurahan terdampak yang menolak tanpa syarat rencana pembangunan bandara. 
Lima keluharan itu adalah Jangkaran, Sindutan, Palihan, Glagah, Kibonrejo. Dari lima kelurahan itu, katanya, setidaknya ada 600 Kepala Keluarga, yang separuhnya merupakan warga yang terdampak langsung oleh rencana pembangunan bandara.
Martono beralasan, aksi yang dilakukannya itu bukan sekedar menolak atau menuntut ganti rugi belaka. Melainkan, karena mega proyek tersebut akan menggusur lahan produktif dan juga tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulonprogo. Selain itu, lahan yang akan digunakan sebagai bandara itu juga merupakan daerah rawan tsunami, sehingga Martono merasa rencana pembangunan bandara terkesan dipaksakan. 
“Ini bukan hanya soal ganti rugi. Tapi juga menyangkut lahan produktif warisan turun-temurun. Lagi pula, relokasi dan ganti rugi juga tidak akan menjamin kehidupan kami,” ujarnya, kemarin.
Lebih jauh, Martono mengatakan, dari lahan yang dalam rencana akan dibangun bandara itu terdiri dari sekitar kurang lebih lahan pemukiman 100 hektar dan 650 lahan produktif. Martono sendiri mengaku selama ini menggantungkan hidupnya dari menggarap lahan seluas 1  Hektar. Dengan adanya rencana pembangunan bandara, kata Martono, warga seperti dirinya terancam mata pencahariannya.
“Sebab, tidak akan ada lahan produktif lainnya di wilayah kecamatan Temon yang bisa ditawarkan oleh pemerintah sebagai lahan pengganti”, tegasnya.
Sementara itu, sambungnya, besaran ganti rugi selama ini juga tidak pernah jelas. Sejak tahun 2012, kata Martono, belum pernah sekalipun pemerintah menyebut secara resmi besaran ganti rugi.
“Saya yakin, kalau besaran ganti rugi diumumkan, akan lebih banyak lagi warga yang bergabung dengan WTT. Sebab  selama ini ada warga lain yang menolak tapi dengan syarat. Sedangkan WTT ini menolak tanpa syarat”, jelasnya.
Santos Muhammad
Senada dengan Martono, Humas Gerakan Solidaritas Mahasiswa Tolak Bandara (Gestob), Santos Muhammad (24), mengatakan, salah satu hal yang paling prinsip dalam penolakan ini adalah karena pembangunan bandara akan menggusur lahan produktif. Sedangkan keterlibatan mahasiswa dalam aksi mogok makan ini, jelasnya, karena Gestob menganggap ada ketidak-adilan dan perampasan hak petani. Santos pun menampik jika pembangunan bandara itu untuk kepentingan lebih luas, karena masih banyak lahan yang tidak produktif yang lebih tepat untuk dibangun bandara.
 “Wilayah Temon selama ini dikenal produktif menghasilkan semangka, melon dam cabe rawit”, katanya. 
Sementara itu terkait aksi mogok makan, Santos menekankan aksi tersebut akan dilakukan sampai IPL Gubernur DIY dicabut dan lokasi pembangunan bandara dipindahkan. 
“Saat ini kami masih bertahan dengan 5 mahasiswa yang melakukan aksi mogok makan. Satu pria dan satu wanita”, pungkasnya.
KAMIS, 29 Oktober 2015
Jurnalis       : Koko Triarko
Foto            : Koko Triarko
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...