Tolak Pelemahan KPK, PMII Gelar Aksi Demo di DPRD Malang

Aksi Demo PMII di Depan Gedung DPRD Malang
MALANG — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi demo di depan kantor DPRD kota Malang. Aksi ini bertujuan untuk menentang pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Revisi Undang-undang KPK No. 30 Tahun 2002 yang dilakukan oleh DPR.
Dengan membawa bendera PMII dan juga berbagai tulisan, para masa aksi melakukan orasi yang menuntut agar KPK tidak dilemahkan.
Koordinator aksi, Muhammad Suri menjelaskan, Revisi Undang-undang KPK yang dilakukan oleh DPR secara substansial sangat melemahkan KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi. Indikasi pelemahan KPK tersebut tertuang pada revisi Undang-Undang yang membatasi umur KPK hanya 12 tahun, sehingga setelah 12 tahun otomatis KPK akan bubar dengan sendirinya. 
Selain itu, revisi undang-undang KPK juga mengatur bahwasannya KPK hanya bisa menangani perkara korupsi diatas 50 milyar. Padahal kenyataan sekarang yang terjadi kebanyakan para koruptor kasusnya dibawah 50 milyar. 
“Dengan demikian secara tidak langsung pemberantasan korupsi dibawah 50 milyar dihalalkan,” jelasnya.
Selain itu kami juga mengkritisi masih banyaknya kasus korupsi yang merajalela dan juga adanya kasus sengketa antar agama menunjunkkan bahwa satu tahun masa pemerintahan Jokowi masih belum bisa menyelesaikan masalah tersebut.
Sementara itu, masa aksi terus melakukan orasi, bahkan sempat memgancam akan memaksa masuk ke gedung DPRD jika tidak ada wakil dari masing-masing fraksi di DPRD yang mau menemui mereka. Beruntung para perwakilan fraksi bersedia dan mau menemui masa aksi sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak sampai terjadi.
Para perwakilan dari masing-masing fraksi ini setuju dengan tuntuntan para masa aksi untuk tidak melemahkan KPK. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang berbunyi 
” Kami fraksi-fraksi yang berada di DPRD kota Malang menolak revisi undang-undang KPK, menolak pelemahan KPK dan akan selalu mengawal dan memperkuat KPK” pernyataan tertulis ini ditandatangani oleh tujuh fraksi yaitu PDIP, Demokrat, PKB, Nasdem, PAN,PKS dan Gerindra.
Pernyataan tertulis ini juga akan dikirimkan dan ditujukan kepada ketua DPR RI dan Presiden RI.
Usai mendengar pernyataan tertulis dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD kota Malang, tepat pukul 12.00 WIB para masa aksi membubarkan diri dengan tertib.
Anggota DPRD Temui pendemo
SELASA, 20 Oktober 2015
Jurnalis       : Agus Nurchaliq
Foto            : Agus Nurchaliq
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...