Tolak RPP Pengupahan, Buruh di Malang Gelar Aksi Turun ke Jalan

Demo buruh di Malang
MALANG — Ratusan buruh yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) menggelar aksi turun ke jalan untuk menolak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengupahan yang akan segera disahkan oleh Presiden Joko Widodo. Aksi yang di mulai sekitar pukul 09.30 WIB ini diawali dengan aksi longmarch menuju kedepan kantor Balai Kota dan juga Kantor DPRD kota Malang.
Dengan membawa berbagai poster dan tulisan, para buruh ini menuntut upah yang layak dan menolak RPP Pengupahan. Menurut ketua Komite SPBI, Lutfi Hafid, RPP pengupahan bertentangan dengan UU No.13 tahun 2003 yang telah mengatur mekanisme pengupahan.
Meski dalam RPP ada kenaikan upah dua tahun sekali tergantung inflasi namun dalam penetapannya tidak mengikut sertakan dewan pengupahan sehingga bertentangan dengan UU No.13 tahun 2003.
“UU No.13 tahun 2003 sebenarnya telah mengatur mekanisme pengupahan yaitu dewan pengupahan bersama pemerintah daerah merumuskan besaran upah buruh di kota dan kabupaten, kemudian disampaikan kepada Gubernur untuk diputuskan,” jelasnya.
Jika sampai saat ini Undang-undang tersebut masih berlaku maka RPP tidak harus ada karena ini akan merugikan buruh.
Dalam aksi ini, buruh yang tergabung dalam SPBI menuntut dua hal yaitu membatalkan RPP tentang pengupahan dan menetapkan upah minimum di Malang Raya sebesar Rp. 2.618.000,-.
Usai melakukan orasi, perwakilan dari anggota DPRD kota Malang akhirnya menemui para buruh dan berjanji akan mengawal RPP pengupahan dan akan menyampaikan tunturan para buruh kepada pemerintah pusat.
Setelah berhasil bertemu dengan perwakilan anggota DPRD, akhirnya para buruh ini membubarkan diri dengan tertib.

SENIN, 26 Oktober 2015
Jurnalis       : Agus Nurchaliq
Foto            : Agus Nurchaliq
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...