Unair Gelar Seminar terkait Peluang dan Tantangan Pilkada Serentak

Seminar Nasional

SURABAYA — Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Prof Ramlan Surbakti menyebutkan, UU KPU yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah tidak lengkap dan rawan konflik.

“Undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilu, dan dipraktikkan oleh KPU dirasa kurang cukup kuat,” ujarnya disela-sela seminar nasional bertajuk “peluang dan tantangan pilkada serentak” di Aula Kahuripan, Kamis (29/10/2015).

Disebutkan, UU KPU masih membuka peluang terjadinya konflik antara KPU sebagai penyelenggara dengan peserta, dan rawan dituntut. Selain itu UU juga tidak lengkap mengatur peraturan dalam pelaksanaan pemilu. Oleh karenanya ketika KPU mengambil langkah, dapat menjadi celah untuk dituntut.

Tidak hanya membahas terkait peluang terjadinya permasalahan dalam proses Pemilukada, dalam seminar tersebut juga di sebutkan tantangan utama yang dihadapi oleh KPU sebagai penyelenggara.

Komisioner KPU, Arif Budiman mengungkapkan tantangan yang dihadapi oleh KPU yaitu yang pertama, KPU mengeluarkan peraturan sesuai dengan adanya kejadian di lapangan.

Yang kedua yaitu pengadaan dan distribusi logistik, kalau pengadaan sudah lancar, yang menjadi masalah yaitu distribusi logistik. Yang ketiga yaitu, uji materi UU Pilkada, keluarnya ditengah tahapan pilihan, tentu sangat menyulitkan bagi KPU.

Yang keempat yaitu pragmatisme politik harus dapat persetujuan dari DPP. Yang kelima yaitu potensi konflik pilkada yang dihembuskan dari berbagai pihak.

KAMIS, 29 Oktober 2015
Jurnalis       : Charolin Pebrianti
Foto            : Charolin Pebrianti
Editor         : ME. Bijo Dirajo

Lihat juga...