Anggota Komisi II DPR RI Sayangkan Ketidaktransparanan Ganti Rugi Tol

Anggota Komisi II DPR RI asal Provinsi Lampung, Frans Agung
LAMPUNG — Anggota Komisi II DPR RI asal Provinsi Lampung, Frans Agung mengingatkan Pemerintah Provinsi Lampung dan khususnya Pemerintah Kabupaten Lamsel agar benar-benar memperhatikan hak-hak rakyat tersebut dalam rangka pembebasan lahan. Apalagi tim pembebasan lahan tol telah berkoordinasi dengan pihak BPN Lampung Selatan serta tim apraisal dalam penentuan harga yang masih dikeluhkan masyarakat baik di Lampung Selatan serta di Lampung Tengah.
“Jangan sampai ganti rugi yang diberikan tidak sesuai dengan nilai keadilan sosial sesuai dengan amanat Pancasila. Nilai ganti rugi tersebut harus sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak yang berlaku di wilayah tersebut,” pungkasnya dalam menyerap aspirasi masyarakat di Lampung, kamis (05/11/2015). 
Apalagi berdasarkan pemantauan Frans Agung, masih terjadi tumpang tindih soal status kepemilikan tanah yang hingga kini belum diselesaikan. Bahkan Frans Agung mengaku dalam pertemuannya dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Selatan persoalan tersebut sedang diselesaikan. Namun kenyataannya di lapangan masih ada warga yang belum mendapatkan ganti rugi lahan tol akibat tumpang tindih kepemilikan lahan dengan salah satu mantan penguasa di Lampung.
“Saya sudah melakukan audiensi dengan BPN Lamsel, Pemkab Lamsel sebelumnya agar persoalan tanah warga bisa diselesaikan terutama yang berkaitan dengan pembangunan lahan tol ini,”ungkap Frans Agung.
Sebelumnya diberitakan pembangunan jalan tol Trans Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, Lampung sudah tahap pembebasan sepanjang 1 kilometer di Desa Bakauheni meski dalam prakteknya masih mengalami kendala akibat beberapa warga yang masih bertahan di tempat tinggal mereka.
Selain menyoroti soal tanah untuk lahan tol yang masih bermasalah, Frans Agung juga mengecek lokasi tanah Regsiter 1 Way Pisang yang saat ini didiami oleh sekitar 11 Desa di Kabupaten Lampung Selatan. Sebelumnya ribuan warga Register 1 Way Pisang berharap agar lahan Register sebagian dibebaskan untuk hak milik masyarakat. Bahkan ribuan warga melakukan unjuk rasa terkait kepemilikan tanah register tersebut.
“Sebagai anggota DPR RI asal Lampung kami akan menampung aspirasi yang ada di bawah untuk kami diskusikan nanti di komisi II DPR RI terutama berkaitan dengan persoalan agraria ini,”ungkap Frans Agung.
Frans Agung juga berkesempatan melihat lokasi tanah warga yang terkena lahan tol Trans Sumatera dan masih bertahan di tempat tinggal mereka. Kunjungan yang dilakukan dalam masa reses tersebut secara khusus berkaitan dengan persoalan agraria yang terjadi di wilayah Lampung diantaranya tanah untuk pembuatan Jalan Tol, soal tanah Register serta meninjau desa desa yang ada di Lampung.
JURNALIS : HENK WIDI

Bergabung dengan Cendana News pada bulan November 2014. Dengan latar belakang sebagai Jurnalis lepas di beberapa media dan backpacker, diawal bergabung dengan Cendana News, Henk Widi fokus pada pemberitaan wisata dan kearifan lokal di wilayah Lampung dan sekitarnya.

Twitter: @Henk_Widi
Lihat juga...