Arief Poyuono: Perpanjangan Konsesi PT JICT Rugikan Negara

JAKARTA — Ketua DPP Parta Gerindra, Arief Poyuono menilai perpanjangan konsesi pengoperasian terminal petikemas PT JICT kepada Hutchinson Port Holding berpotensi membuat negara rugi. Dia juga mendesak presiden untuk memberikan sanksi terhadap aktor didalamnya.

Disebutkan, harga konsesi pengelolaan JICT Dan TPK Koja lebih rendah dari harga Privatisasi JICT Tahun 1999 yang mencapai USD.243 juta, sementara perpanjangan selama 20 Tahun itu Pemerintah hanya memperoleh USD.215 juta.

“Perpanjangan konsesi tersebut telah melanggar proses UU Anti monopoli, dan ini sudah terjadi persekongkolan tender yang merugikan negara,” sebutnya dalam rilis yang diterima Cendana News di Jakarta, Sabtu (28/11/2015).

Dia mengungkapkan, Menteri BUMN dan Dirut PT Pelindo II merupakan pihak yang bertanggungjawab atas hal tersebut. Seperti hasil perhitungan potensi kerugian yang dilakukan oleh Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, sama dengan perhitungan PT Bahana Securities saat dimintai bersaksi dalam rapat Pansus Pelindo DPR RI beberapa hari lalu.

Dijelaskan, Penilaian PT Bahana Securities dalam pengelolaan JICT oleh HPP semua data dan keterangan yang diberikan kepada pansus angket Pelindo II (dibawah sumpah) yakni benar adanya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan pengetahuan.

“ Itulah Fakta dan bukti atas dasar tersebut, maka saya selaku ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu akan mendesak Presiden Jokowi membatalkan perpanjangan pengoperasian JICT oleh HPH,” tandasnya.