Bawaslu DIY Temukan Pelanggaran Kampanye di Tiga Daerah

YOGYAKARTA — Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh tiga paslon bupati dan wakil bupati di tiga kabupaten Yogyakarta  yaitu Sleman, Bantul dan Gunungkidul. Dari sekian banyak pelanggaran,  Bawaslu DIY juga telah memprosesnya namun kandas di Gakkumdu.
Mohammad Najib, Kepala Bawaslu DIY mengatakan, secara umum pelanggaran meliputi pemasangan atribut kampanye sendiri yang tidak diperbolehkan, penggunaan fasilitas negara dan tempat ibadah untuk kegiatan kampanye. Bahkan, katanya, pelanggaran juga meliputi keterlibatan PNS dalam kampanye paslon. 
“Keterlibatan PNS dalam kampanye ini paling banyak terjadi di Kabupaten Bantul”, katanya, kemarin.
Sementara itu, sambung Najib, untuk berbagai dugaan tindak pidana yang terjadi pihaknya juga telah melaporkannya je Gakkumdu yang juga terdiri dari Kejaksaaan dan Kepolisian. Namun demikian, jelas Najib, tak satu pun dugaan tindak pidana tersebut yang ditindak-lanjuti. 
Dia merinci, dugaan tindak pidana pemilu kada itu terjadi di Kabupaten Bantul dengan 4 kasus dan Gunungkidul dengan 2 kasus. Di Bantul  dugaan tindak pidana  yang pertama adalah pemalsuan Form AKWK oleh PPDP TPS 26 di Kecamatan Kasihan. 
Kedua, Assek 3 menghadiri peringatan 17 Agustus, yaitu pejabat ASN membuat keputusan dan atau tindakan yang nenguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye. Ketiga, pelanggaran kampanye di luar jadwal kampanye oleh Paslon No. 2, dan keempat adalah kampanye di tempat ibadah di Kecamatan Sewon oleh Paslon No. 2.
Di Gunungkidu, lanjut Najib, dugaan tindak pidana yang pertama adalah penggunaan fasilitas negara di Watusigar dengan acara pemeriksaan papsmear kerjasama antara Pramita-BPJS dan Bardi-Wae, sementara menurut SG tidak bisa menunjukkan surat kontrak antara Pramita-BPJS dengan Tim Bardi Wae. Kedua, kampanye menggunakan tempat ibadah di kecamatan Ponjong.
Berkait penindakan terhadap sejumlah dugaan tindak pidana tersebut, Bawaslu DIY telah menindak-lanjutinya dengan melaporkannya ke Gakkumdu. Namun, laporan Bawaslu DIY tersebut selalu dimentahkan oleh kepolisian. Ketua Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu DI Yogyakarta, Sri Rahayu Werdiningsih, menegaskan jika setiap laporannya selalu dianggap tidak memenuhi unsur materiil. 
Padahal, katanya, dugaan pelanggaran atau tindak pidana pemilu tersebut sudah sangat gamblang. Sedangkan, alasan penolakan atas laporannya tersebut justru terkesan mengada-ada. 
Sri memberikan contoh, laporannya atas dugaan tindak pidana penggunaan tempat ibadah oleh salah satu paslon, pihaknya justru diminta untuk mencari akta hibah dari tempat ibadah itu, juga rekening listrik dan air. 
“Tapi, setelah semua itu terpenuhi, SG lalu mengatakan jika unsur kesengajaan sulit dibuktikan”, ujar Sri, kesal.
Dikatakan lagi, Bawaslu DIY telah berupaya menindak-lanjuti setiap temuan pelanggaran dan dugaan tindak pidana kampanye, termasuk juga dugaan pelanggaran terhadap regulasi lain. Namun, Sri mengaku kecewa karena setiap laporannya yang sudah cukup jelas selalu dianggap tidak memenuhi unsur materiil atau sulit dibuktikan. Terhadap hal itu, pun Sri mengaku tidak bisa bisa berbuat lain, kecuali terus melakukan koordinasi. Sri berharap, sentra penegakan hukum terpadu bisa satu suara dalam menerjemahkan pelanggaran pada pemilihan kepala daerah serentak 2015 sehingga tidak menghambat penindakan.
JURNALIS : KOKO TRIARKO

Jurnalis Cendana News wilayah DI.Yogyakarta. Bergabung dengan Cendana News bulan Agustus 2015. Sebelum bergabung di Cendana News, jurnalis, penulis dan fotografer di beberapa media cetak lokal.

Akun twitter @KOKOCND
Lihat juga...