DPRD dan 11 Parpol Dapat Anggaran, Pemprov Maluku Dikritik

AMBON — Dana yang dikucurkan oleh pemerintah provinsi kepada anggota DPRD dan 11 partai yang ada di Maluku menuai kritikan. Pemerhati Sosial Kemasyarakatan Maluku, M Taufik Hatala menilai pengalokasian dana tersebut tidak tepat ditengah kemiskinan masih menyelimuti masyarakat.
“Kebijakan pemerintah sangat tidak pro terhadap rakyat Maluku secara kolektif. Pengalaman dana aspirasi dan lain-lain diberikan pemerintah kepada wakil rakyat kita, ternyata sampai sekarang Maluku tetap miskin. Itu berarti diselewengkan,” kritik Pemerhati Sosial Kemasyarakatan Maluku, M Taufik Hatala, kepada Cendana News di Ambon, Sabtu (21/11/2015).
M Taufik Hatala
Disebutkan, tercatat sebanyak 11 partai politik (Parpol) yang menempatkan kadernya di DPRD Maluku diberikan anggaran sebesar Rp1,78 miliar di tahun anggaran 2015. Apalagi, alasan pemerintah mengalokasikan anggaran miliaran rupiah ke dewan, dengan alasan 60 persen untuk pendidikan politik dan 40 persen operasional sekretariat 11 Parpol.
“Menurut hemat saya, belum tepat anggota dewan dan 11 parpol di Maluku mendapat anggaran sebesar ini. Karena masalah kemiskinan di Maluku masih tertinggi keempat di Indonesia,” tegasnya.
Harusnya, lanjut Taufik, anggaran miliaran rupiah itu dicanangkan oleh pemerintah provinsi untuk pemberdayaan masyarakat sehingga dapat membantu meminimalisir kemiskinan yang masih berkepanjangan di Maluku.
“Dari pengalaman mulai dana aspirasi yang dikelola dewan termasuk partai politik tidak sepenuhnya pro terhadap rakyat. Selebihnya dipakai untuk kepentingan pribadi dan parpol semata,” ungkapnya.
Bahkan Taufik beralibi, anggaran yang diberikan oleh Pemprov Maluku ke DPRD dan 11 Parpol di Maluku, adalah bentuk membungkam dewan dari aspek pengawasan terhadap eksekutif dalam hal ini Pemprov Maluku.
“Saya curiga, tahun anggaran 2015 sudah mau tutup. Sudah kepepet Pemprov dangkal program, akhirnya sisa APBD 2015 ini, dihamburkan atau dihabiskan. Salah satunya memberikan anggaran kepada anggota dewan dan 11 Parpol di Maluku,” tegasnya.
Dia meminta Pemprov Maluku untuk mempertimbangkan kembali pengalokasian anggaran kepada anggota dewan dan 11 parpol di Maluku.
Disebutkan, , 11 Parpol yang akan terima anggaran dari Pemprov adalah NasDem Rp166,13 juta, PKB Rp144,21 juta, PKS Rp166,19 juta, PDI Perjuangan Rp289,97 juta, Golkar Rp226,98 juta, Gerindra Rp167,24 juta, Demokrat Rp212,04 juta, PAN Rp96,83 juta, PPP Rp83, 60 juta, Hanura Rp136,37 juta dan PKPI Rp91, 29 juta.
JURNALIS : SAMAD VANATH SALLATALOHY

Jurnalis Cendana News wilayah Maluku. Sebelum bergabung dengan Cendana News sudah menjadi jurnalis di beberapa media cetak lokal. Bergabung Cendana News mulai pertengahan 2015.

Akun twitter : @vanlohy
Lihat juga...