FPPB: Freeport Tidak Beri Kesejahteraan Pada Warga Papua

Papua Menggugat Freeport
JAKARTA — Massa yang tergabung dalam  aliansi Front Pemuda Papua Bersatu (FPPB) berunjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI, Jakarta. Mereka Menggugat PT Freeport Indonesia karena dinilai semata mata hanya mengeruk kekayaan alam Indonesia.
“PT Freeport masuk di Wilayah Tembagapura Tanah Papua sejak tahun 1967 tersebut, tidak memiliki keabsahan hukum yang jelas,” ujar Koordinator FPPB, Franky Kambu di depan Gedung Wakil Rakyat, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (25/11/2015).
PT Freeport, kata frangky, tidak memiliki izin kepada pemilik hak ulayat orang papua dan hingga saat ini tidak memberikan dampak positif bagi rakyat papua karena hanya menimbulkan berbagai macam persoalan sosial, politik, keamananan, hak asasi manusia, ekonomi, ketenagakerjaan, hukum dan lingkungan.
“Bahkan perusahaan asing asal USA ini, sama sekali tidak memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh orang papua dan rakyat indonesia pada umumnya sesuai dengan tujuan pembangunan nasional,”sambung Franky.
Pendemo menyampaikan bahwa Freeport hanya memiskinkan rakyat serta mengintimidasi orang orang Papua di tanah asalnya sendiri.
“Emas Papua sangat melimpah tetapi rakyat papua sendiri miskin diatas kekayaan alam sendiri,” ungkap frangky.
Hal ini, lanjut dia, disebabkan karena orang asli papua sendiri tidak pernah ditempatkan sebagai pemilik saham sehingga tidak dilibatkan dalam segala bentuk forum pengambilan keputusan tentangg kebijakan freeport sejak eksplorasi dan eksploitasi saat ini.
Frangky menjelaskan, kekuatan bangsa sendiri menurut uraian Pasal 33 UUD 1945 adalah segala macam bentuk kekayaan yang terkandung di dalam bumi, permukaan,dan sebagainya.
“Kita adalah manusia pejalan kaki, yang tidak pernah mundur ke belakang apalagi berhenti, kita terus maju memburu tanpa mengenal lelah sampai pada waktunya keadilan tegak bagi semua rakyat indonesia,” pungkas Franky.
Dalam demo tersebut, FPPB menuntut beberapa hal, yakni:
1;Hentikam proses perpanjangan kontrak karya PT Freeport.
2; Stop operasikan Freeport di Wilayah Indonesia Timur, Papua.
3; Lakukan perundingan ulang antara PT Freeport MC.moran dengan rakyat Indonesia sampai Pasal 33 UUD 1945 benar benar terwujud.
Aksi demo di depan gedung DPR RI
JURNALIS : ADISTA PATTISAHUSIWA

Jurnalis Cendana News wilayah DKI. Jakarta. Bergabung dengan Cendana News pada Juni 2015. Sebelum bergabung dengan Cendana News, jurnalis di beberapa media lokal dan nasional. 

Akun twitter : @dinopattisdebby
Editor : ME. Bijo Dirajo / Fotografer : Adista Pattisahusiwa
Lihat juga...