Gelar Pahlawan Nasional untuk Gus Dur Terkendala Tap MPR

Arief Puyono
JAKARTA — Ketua DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono menyebutkan, gelar pahlawan untuk Presiden ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid atau Gusdur masih terbentur dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Tap Mpr Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia KH Abdurrahman Wahid berisikan impeachment yang hingga kini belum dicabut.
“Mestinya cabut dulu Tap MPR, karena ketika menjabat sebagai presiden, Gus Dur dijatuhi putusan oleh MPR telah melakukan pelanggaran konstitusi negara saat,”ujar Arif di Jakarta, Jumat (13/11/2015).
Tap MPR tersebut, sambung dia, menjadi kendala untuk memuluskan Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional.
Arif menjelaskan, berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2009, disebutkan bahwa gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan adalah syarat untuk seorang dapat diberikan gelar pahlawan nasional, salah satunya bahwa tokoh tersebut memiliki moralitas yang tinggi dan keteladanan. 
Gus Dur disebut melakukan pelanggaran moralitas dan keteladanan sebagai pejabat negara, dia disebut melanggar Konstitusi ketika MPR RI dibawah pimpinan Amin Rais,” kata Arif.
Lebih lanjut, arief menyarankan agar hal itu diluruskan, jika ingin menjadikan Gus Dur sebagai seorang pahlawan nasional. 
“Seharusnya harus ada tim pencari fakta yang terdiri dari ahli hukum untuk membuktikan bahwa Gus Dur tidak pernah melanggar konstitusi dan tidak layak di-impeach oleh MPR,” terangnya.
JURNALIS : ADISTA PATTISAHUSIWA

Jurnalis Cendana News wilayah DKI. Jakarta. Bergabung dengan Cendana News pada Juni 2015. Sebelum bergabung dengan Cendana News, jurnalis di beberapa media lokal dan nasional. 

Akun twitter : @dinopattisdebby
Lihat juga...