IKAPPI: Menjamurnya Ritel Modern Menggerus Omzet Pasar Tradisional

JAKARTA — Menjamurnya ritel modern di Indonesia telah masuk pada angka yang mengkawatirkan, bahkan jumlahnya tiga kali lipat dari dari pasar tradisional yang ada. Hal tersebut sangat merugikan pedagang pasar dan pedagang kelontong.
Data yang dimiliki Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Pedagang Pasar Tradisional (IKAPPI) menyebutkan jumlah ritel modern telah mencapai lebih dari 36.000 gerai yang tersebar di Indonesia menghimpit aktivitas pasar tradisional yang hanya berkisar 12.000 pasar diseluruh indonesia.
“Tidak hanya itu, ritel modern tersebut hampir mencapai 50 persen dari jumlah terindikasi bodong atau tidak lengkap secara perizinan serta melanggar zonasi,”sebut Wasekjen DPP IKAPPI, Mahin Aufa dalam rilis yang diterima Cendana News, Sabtu (07/11/2015).
Disebutkan, menjamurnya ritel modern bodong ini telah menggerus omzet pedagang pasar dan pedagang kelontong. Hasil kajian IKAPPI mencatat terjadi penurunan omzet pedagang kelontong hingga 40 persen. Apalagi marak ritel modern yang keberadaanya jelas jelas melanggar zonasi karena berdekatan dengan pasar tradisional.
“Kami tidak habis pikir dengan lonjakan angka pertumbuhan ritel modern di Indonesia. Data AC Nielsen menyebutkan pasar modern tumbuh sebesar 31,4 persen, sedangkan pasar tradisional pertumbuhannya minus, -8,1 persen. Kami juga menyayangkan, atas nama investasi banyak Pemerintah Daerah bersikap tutup mata atas pelanggaran pelanggaran yang dilakukan pihak pengusaha ritel,”sebutnya.
Ditengah situasi guncangan ekonomi yang melanda Indonesia, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi yang salah satu poin dari kebijakan tersebut menyebutkan akan mendorong daya saing nasional melalui deregulasi dan debirokrasi. 
Menurut Presiden Joko Widodo ada 89 peraturan yang diubah dari 154. Sehingga ini bisa menghilangkan duplikasi, bisa memperkuat, dan memangkas peraturan yang tidak relevan, atau menghambat industri nasional.
“Kami melihat ada indikasi kebijakan ini ingin didompleng oleh beberapa oknum peritel modern guna mendorong deregulasi atas kebijakan pemerintah yang menurut mereka menghampat ekspansi dagang mereka seperti surat edaran Kementerian Perdagangan No 1310/M-DAG/SD/2004/2014 yang dikeluarkan pada 22 Desember 2014 lalu,”sebutnya. 
Lebih lanjut dijelaskan, para oknum ini juga mendorong agar terciptanya debirokrasi untuk ekspansi bisnis mereka.  Padahal bila dicermati dalam mengamati perjalanan bisnis ritel modern ini, justru mereka telah lama berdiri dengan mengangkangi banyak regulasi. Faktanya banyak sekali ritel modern bodong yang berdiri tanpa memiliki kelengkapan perizinan seperti IUTM, Izin Gangguan (Hinder Ordonnantie), IMB.
Dia mengharapkan pemerinta bertindak tegas terhadap pelaku ritel modern yang berbisnis dengan curang ini. Tidak hanya menindak dengan penutupan paksa, tetapi juga harus ada sanksi hukum hingga ke perusahan pemegang merek ritel tersebut. 
“Karena sejatinya hukum tanpa penegakan hukum tidak ada artinya. Dan perusahaan pemegang merek ritel modern tersebut telah turut serta melakukan perdaganga secara curang dan melanggar hukum. Cabut segera izin usaha perusahaan ritel itu. Jangan ada kompromi dengan para pelanggar hukum,”katanya.
Diingatkan, pemerintah jangan hanya bertaring kepada pedagang kecil, PKL ataupun pedagang pasar tradisional. Yang selalu digusur secara paksa tanpa ada proses yang manusiawi. Padahal para pedagang kecil inilah penggerak roda ekonomi daerah dan nasional. Mereka berkali kali menjadi benteng ekonomi bangsa dalam situasi krisis ekonomi. 
“Sedangkan Pemerintah dihadapan ritel modern yang melakukan pelanggaran hukum tidak berkutik dan nyaris tidak punya nyali,”katanya.
Disebutkan, Menjamurnya ritel modern bodong ini terjadi karena minimnya pengawasan dari Pemerintah. Bahkan terkesan ada pembiaran. 
“Oleh karenanya kami menghimbau kepada Pemerintah Daerah untuk segera menutup paksa dan mencabut izin usaha dari para pelaku ritel modern yang tidak memiliki izin. Jangan sampai masyarakat yang bergerak lakukan penutupan paksa karena Pemerintah abai terhadap hal ini. Seperti yang kami lakukan di beberapa daerah terhadap ritel modern yang mekanggar zonasi karena berdekatan dengan pasar tradisional,”tutupnya. 
JURNALIS : SARI PUSPITA AYU

Pimpinan Umum sekaligus penyusun konsep Cendana News pada awal September 2014 setelah sebelumnya bersama dengan Abdul Rohman 

dan Gani Khair menjadi penggerak Soeharto Center di wilayah Indonesia Tengah. 
Twitter: @saripuspitaayu
Lihat juga...