KSPI Nilai PP Pengupahan Rampas Hak Buruh

JAKARTA — Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memadati Monumen Tugu Proklamasi, Jakarta. Mereka menghadiri Apel  ‘Menuju Mogok Nasional Dalam Satu Barisan’ pada tanggal 24 sampai 27 November 2015 pekan depan.
Dalam orasinya, mereka menolak Peraturan Pemerintah (PP 78 2015) dan Formula kenaikan upah minimum.
“Serikat pekerja tidak dilibatkan dalam kenaikan upah minimum, padahal diseluruh dunia, setiap kenaikan upah, selalu melibatkan para pekerja, tapi kenapa di rezim ini tidak demikian,” ujar koordinator KSPI, Sugianto di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2015).
Pemerintahan Jokowi JK, kata orator, telah merampas hak kaum buruh. Lebih baik, sambung sugianto, hidup di massa pemerintahan Soeharto, dimana kaum buruh sejahtera, karena di Era pak harto, serikat pekerja dilibatkan dalam kenaikan upah minimum melalui mekanisme Triparti (Buruh, Pengusaha, Pemerintah)
Sugianto mengungkapkan, sejak tahun 1982, serikat pekerja dilibatkan dalam survey pasar untuk menentukan nilai Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) kebutuhan Hidup Minimum (KHM) dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), baru kemudian berunding bersama sama untuk menentukan besarnya upah minimum tersebut.
Dikatakan Pemerintahan Jokowi JK malah tidak melibatkan Kaum buruh untuk menentukan upah.
“Kita kaum buruh, dianaktirikan oleh pemerintahan sekarang,” kesal dia
Pendemo juga menyampaikan bahwa PP 78 2015 didalangi oleh pengusaha yang rakus.
JURNALIS : ADISTA PATTISAHUSIWA

Jurnalis Cendana News wilayah DKI. Jakarta. Bergabung dengan Cendana News pada Juni 2015. Sebelum bergabung dengan Cendana News, jurnalis di beberapa media lokal dan nasional. 

Akun twitter : @dinopattisdebby
Lihat juga...