Kuasa Hukum Novanto Sebut Transkrip yang Beredar Berbeda

Kuasa hukum Setya Novanto, Firman Wijaya
JAKARTA — Kuasa Hukum Ketua DPR, Firman wijaya menyebutkan, pihaknya terus melakukan penelitian yang mendalam terhadap alat bukti di MKD, agar alat bukti tersebut tidak bermasalah dari validitasnya maupun otoritasnya.
“Yang jelas, kita sebagai penasihat hukum sedang mendalami dan ini penting bagi siapapun tentang keabsahan alat bukti dan perolehan alat bukti serta otoritas penggunaan alat bukti yang seharusnya memperhatikan UU ITE,” pungkasnya
Lebih Lanjut, dirinya berpesan kepada publik, agar tidak menghujat Setya Novanto, sebab sejumlah alat bukti yang ada di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terbukti berbeda dengan rekaman aslinya.
“Jangan terjadi missleading, karena berbagai variasi, alat bukti yang cukup beragam, ini tentu pentingnya intensitas, itu harus diyakinkan, jadi, jangan menghujat terlebih dahulu sebelum proses,”sebutnya.
Tidak hanya itu, Firman wijaya juga menilai rekaman perbincangan Setya Novanto, oleh Dirut PT Freeport Ma’ruf Syamsuddin melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektornik (UU ITE).
“Ma’ruf Syamsuddin bisa terjerat hukum pada UU ITE Pasal 31 Ayat 3, yang menyebut bahwa penyadapan harus ada permintaan penegak hukum,” ujar Firman di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (24/11/2015).
Firman menjelaskan, Berdasarkan UU ITE dilarang bagi mereka yang tidak memiliki wewenang untuk melakukan cara-cara penyadapan, kecuali yang memiliki otoritas.
“Dalam UU ITE, hanya pihak berwenang seperti Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang boleh melakukan penyadapan atas seizin pengadilan,” jelasnya.
JURNALIS : ADISTA PATTISAHUSIWA

Jurnalis Cendana News wilayah DKI. Jakarta. Bergabung dengan Cendana News pada Juni 2015. Sebelum bergabung dengan Cendana News, jurnalis di beberapa media lokal dan nasional. 

Akun twitter : @dinopattisdebby
Editor : ME. Bijo Dirajo / Fotografer : Adista Pattisahusiwa,
Lihat juga...