Masih Ada Desa di NTT yang Terapkan Pola Bagi Rata Raskin

Beras Bulog yang akan dibagikan pada masyarakat miskin [FotoCDN: Ishak Kusrant]
FLORES — Di Nusa Tenggara Timur, alokasi jatah beras miskin (raskin) terdapat beberapa desa yang masih melakukan pembagian raskin kepada semua warganya tanpa kecuali. Hal tersebut antara lain ditemukan Cendana News berlaku di Desa Jaong, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, Flores Barat. 
Salah seorang pemegang KPS, Rafael Jerubu kepada Cendana News mengakui, pola bagi rata kepada semua keluarga merupakan hasil kesepakatan bersama antara para pemegang KPS.
“Aturannya memang tidak bisa. Tapi itu hari, kita yang punya KPS sepakat, beras dibagi kepada semua keluarga. Kami pikir, yang punya KPS itu kebetulan beruntung. Kita semua yang di desa ini sebenarnya miskin. Maka cukup uang saja yang dibagi hanya kepada pemilik KPS. Beras kita sepakat bagi rata. Makanya sekarang begini. Sesuai dengan jumlah keluarga, masing-masing dapat 32 kilogram,” ungkap Rafael, Selasa (03/11/2015).
Namun, pola ini bukan tidak menuai keluhan pula. Salah seorang warga lain yang namanya tidak bersedia disebut menilai, penerapan pola bagi rata terbukti lebih menguntungkan banyak keluarga tertentu. 
“Maunya kalau bagi rata, jangan lagi hitung mereka yang sudah pergi merantau.  Saya lihat masih dihitung. Itu yang tanggung uangnya, biasanya keluarga yang ada di sini, saudara, bapak atau ibu mereka,” keluhnya.
Hal berbeda dilakukan di Desa Cumbi, Kecamatan Ruteng. Penjabat Kepala Desa Cumbi, Alfonsius Arut kepada Cendana News mengatakan, pihaknya konsisten membagikan jatah raskin yang ada hanya kepada setiap keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS). 
Terhitung hanya 208 Kepala Keluarga (KK) yang dinyatakan berhak penuh mendapatkan jatah raskin di desanya. Arut tidak ingin menerapkan pola bagi rata berdasarkan mufakat seperti yang diklaimnya masih berlaku di beberapa desa lain.
“Yang terima hanya 208 KK. Pokoknya sejak 2012, sejak ada penurunan kartu langsung kepada masyarakat, tidak ada sistem bagi rata seperti sebelumnya. Dan tidak pake itu kesepakatan, karena katanya kesepakatan itu tidak diakui secara struktural. Sebelumnya kami pernah minta kepada pemanfaat untuk barangkali bisa bagi rata, tapi mereka tidak mau,” jelas Arut di Kantor Desa Cumbi, Sabtu (24/10/2015).
Namun, dirinya tetap berharap agar para pemegang KPS bisa ikhlas pula mengakomodir permintaan sesama warga miskin lain yang kebetulan belum terakomodir program KPS. “Siapa warga yang punya kartu dianjurkan untuk melayani permintaan mereka yang tidak dapat. Seberapa dikasih. Tetapi untuk pemerintah desa memberikan keputusan, itu tidak. Karena kita ikut aturan. Kami tidak ada urusan langsung soal kebijakan itu,” katanya.
Bagi mantan Sekretaris Desa Cumbi ini, sistem bagi rata raskin justru condong merampas lebih jauh hak pemilik KPS. 
“Itu bisa buat pemilik kartu tidak puas. Karena sistem bagi rata, orang yang sebenarnya sudah tidak ada lagi di desa ini tetap dihitung. Itu berarti orang yang tidak punya kartu malah bisa terima lebih banyak. Itu kan tidak boleh. Yang punya hak itu hanya yang punya kartu,” ujarnya menilai.
Lebih lanjut, terkait dengan mutu raskin yang diterima warganya, beliau menjamin tidak ada yang buruk.
 “Beras yang kita terima ini baik. Karena kita selalu cek berasnya sebelum diantar ke sini. Sebelumnya juga belum pernah ada komplein dari warga terkait dengan mutu beras. Tentu itu berarti, berasnya bagus. Kita pasti kembalikan berasnya ke Bulog kalau memang rusak,” tutur Arut. (JURNALIS: FONSI ECONG)
Lihat juga...