Membentur UU, IIMS Minta Perpres Satgas PP Ikan Illegal Dibatalkan

Presiden Jokowi. (Sumber gambar : mesin pencarian google)


NASIONAL—Indonesia Institute for Maritime studies (IIMS) Menilai Satuan Tugas (SATGAS) Pemberantasan Penangkapan Ikan secara illegal yang dibentuk Joko Widodo melalui Peraturan Presiden (Perpres RI) No. 115 Tahun 2015, menabrak Undang Undang.

“Perpres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo tanggal 19 Oktober 2015 bertentangan dengan UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UU No. 32 Tahun 2004 Tentang TNI, serta tidak sesuai dengan KUHAP” Ujar President IIMS, Connie R Bakrie dalam Rilis yang diterima Cendana News di Jakarta, Selasa (03/11/2015). 
Perpres tersebut, Sambung Connie, justru berlawanan dengan keinginan Jokowi memperkuat Bakamla sebagai satu-satunya institusi yang berwenang dan bertanggung jawab di laut dengan mengubah nama menjadi Coast Guard sesuai Perpres No. 178 Tahun 2014.
IIMS menilai bahwa pembentukan organisasi, pelaporan dan masa tugas yang menempatkan Menteri Kelautan, Susi Pudjiastuti sebagai Komandan Satuan Tugas dan Wakil Kepala Staf TNI AL sebagai kepala pelaksana harian dengan kewewenangan memegang Komando dan Pengendalian terhadap kapal, pesawat udara, serta teknologi lainnya dari TNI Angkatan Laut merupakan kekeliruan yang Patal.
Sebab, kata IIMS, hal tersebut tidak sejalan dengan Pasal 18 Ayat (2) UU No. 3/2002 yang menyatakan Panglima TNI sebagai penyelenggara perencanaan strategi dan operasi militer, pembinaan profesi dan kekuatan militer serta memelihara kesiagaan operasional.
IIMS Menjelaskan, Patut digaris bawahi bahwa penggunaan kekuatan TNI merupakan kewenangan Panglima TNI sesuai ketentuan Pasal 19 Ayat (1) UU No. 34 tahun 2004 yang menyatakan tanggung jawab penggunaan kekuatan TNI berada pada Panglima TNI, dan bertanggung jawab kepada Presiden. 
“Patut dipahami bahwa Wakasal tidak memiliki otoritas pelaksanaan komando dan pengendalian. Otoritas itu ada pada Panglima Armada atas perintah Panglima TNI” jelas IIMS
Dikatakan, Perjuangan bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan dan memelihara keamanan laut , wilayah dan laut di bawah yurisdiksinya merupakan sebuah perjalanan panjang.
Dimulai dengan Deklarasi Juanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Djuanda Kartawidjaja. 
Deklarasi ini menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah laut sekitar, di antara dan di dalam wilayah NKRI, sehingga laut harus dimaknai sebagai pemersatu, bukan pemisah antara satu pulau dengan pulau lainnya.
Deklarasi Djuanda pada tahun 1982 diterima dunia internasional dan ditetapkan sebagai konvensi hukum laut PBB ketiga, tahun 1982 (UNCLOS 1982) yang diratifikasi dengan UU Nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan.
Dalam upaya mengoptimalkan penegakan hukum di laut, tahun 1972 dibentuklah Badan Koordinasi Keamanan Laut berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yakni Menhankam/?Pangab, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung. Ketua Bakorkamla adalah Menhamkam/?Pangab dengan Panglima Komando Operasi Keamanan Laut dipegang Panglima Armada, dan Pelaksana Harian Operasi Keamanan Laut dijabat Komandan Gugus Keamanan Laut (Danguskamla).
Bakorkamla bentukan 1972 ini dalam penerapannya mengalami banyak masalah, karena instansi lain yang memiliki kewenangan penegakan hukum di laut sesuai bidangnya seperti Bea Cukai, Perhubungan Laut, Polri, tetap melaksanakan patroli sendiri-sendiri?. Bakorkamla hanya memiliki kewenangan pengendalian atas sebagian kecil kekuatan instansi yang memiliki kewenangan tersebut, yaitu kapal berikut personel dan logistiknya dibawah komando operasi Komandan Gugus Keamanan Laut sebagai Pelaksana Harian Komando Operasi Keamanan Laut. 
Untuk mengatasi ketidak-efisien?an yang terjadi, tanggal 29 Desember 2005 dideklarasikan pembentukan Bakorkamla berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2005. Mengingat tugas dan tanggungjawab yang masih sebatas koordinasi, Bakorkamla 2005 inipun belum mampu menjadi Single Agency Multi Task seperti yang diharapkan. Sementara itu, UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran menegaskan pembuatan Coast Guard Indonesia, dimana kewenangannnya terbatas menegakkan UU tentang Pelayaran tersebut, artinya tidak memiliki kewenangan menegakkan pelanggaran di laut seperti pelanggaran ketentuan perikanan, Bea Cukai, penyelundupan dan lain-lain. 
Kelahiran UU No. 34 tahun 2014 tentang Kelautan yang memuat pembuatan Badan Keamanan Laut yang bertanggungjawa?b langsung pada presiden RI dalam kenyataannya belum juga diberlakukan sebagai Single Agency Multi Task karena adanya ego sektoral yaitu keengganan instansi lain untuk mengalihkan kewenangannya untuk diserahkan pada Bakamla yang akan mengakibatkan penegakan hukum di laut hanya dapat dilakukan oleh Bakamla yang membawahi semua Government Ship dan TNI AL yang membawahi War Ship sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982. 
Dengan demikian, kehadiran Bakamla alih-alih mengefisienkan upaya penegakan hukum di laut, tetapi justru menambah komplikasi dan ketidak efisienan upaya. 
“Presiden Joko Widodo semestinya jangan terburu-buru mengambil keputusan atas Peraturan Presiden RI No. 115 Tahun 2015, Lebih baik dibatalkan saja” Ungkap IIMS
Lebih Lanjut, Connie R Bakrie, menyampaikan bahwa Perpres pembentukan Satgas Pemberantasan penangkapan ikan illegal itu, bukan hanya cacat hukum tetapi juga cacat dalam proses pengkajiannya.
Kendati demikian, IIMS memaparkan fungsi dan wewenang Kementerian Kelautan dan Perikanan seharusnya tidak mencakup aspek operasional penggunaan komando dan pengendalian terhadap TNI. 
“Menteri Pertahanan sekalipun tidak memiliki kewenangan operasional komando dan pengendalian, pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI” kata Connie
Hal yang masih perlu diatur dan dikoordinasikan? terkait eksekusi oleh TNI AL sebagai alat eksekutor jaksa khusus dalam melaksanakan peledakan dan penenggelaman kapal ikan. Hal yang perlu diatur dan dikoordinasikan? dengan lebih baik adalah berkaitan dengan lokasi kapal yang ditenggelamkan dan penggunaan amunisi yang sampai saat ini masih menjadi beban TNI AL. 
Proses pemusnahan kapal ikan sebagai barang bukti tersebut juga dinilai tidak sejalan dengan KUHAP sebab pemusnahan barang bukti dilakukan hanya untuk barang yang tidak bermanfaat bagi manusia seperti pemusnahan minuman keras oplosan, narkotika dan obat-obat berbahaya, obat-obatan dan makanan kadaluwarsa.
“Kapal-kapal ikan sitaaan itu sebaiknya dilelang dengan harga murah untuk dibeli para nelayan untuk meningkatan kesejahteraan nelayan” Demikian Indonesia Institute for Maritime studies.
JURNALIS : ADISTA PATTISAHUSIWA
Jurnalis Cendana News wilayah DKI. Jakarta. Bergabung dengan Cendana News pada Juni 2015. Sebelum bergabung dengan Cendana News, jurnalis di beberapa media lokal dan nasional. 
Akun twitter : @dinopattisdebby
Lihat juga...