Pencabutan 252 IUP di Sultra Tunggu Hasil Evaluasi

Alat berat menganggur pasca tambang ditutup
KENDARI— Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) masih mencari alasan yang kuat untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) 252 perusahaan yang beroperasi. Gubernur Sultra, Nur Alam menegaskan, 252 IUP perusahaan tambang ini masih dalam tahap evaluasi, meskipun sudah memenuhi syarat pencabutan. 
“Saat ini masih mengumpulkan data, sehingga ada alasan yang kuat untuk mencabut IUP,” katanya di Kendari, Jumat (20/11/2015).
Evaluasi yang dimaksudkan Nur Alam, yakni melihat laporan tri wulan dan tahunan terkait kegiatan eksplorasi dan produksi perusahaan tambang.  Laporan anggaran biaya dan kerja perusahaan juga dievaluasi. Termasuk laporan kerja teknis, laporan pengelolaan lingkungan dan laporan reklamasi.
Demikian pula laporan pajak perusahaan yang harus segera diselesaikan. Khusus untuk pembayaran pajak, masih menunggu informasi dari Dirjen Perpajakan. Hal ini terkait tunggakan kewajiban pajak yang harus segera diselesaikan.
Berdasarkan data yang dihimpun wartawan Cendananews.com, usulan pencabutan IUP 252 perusahaan tambang sudah diusulkan Dinas Pertambangan Provinsi Sultra sejak bulan September 2015. Namun usulan tersebut belum dieksekusi karena masih melakukan pendalaman evaluasi. Usulan pencabutan itu disampaikan Burhanuddin, Kepala Dinas Pertambangan Sultra.
IUP perusahaan tambang yang terancam dicabut beroperasi di Kabupaten Konawe Selatan, Konawe Utara, Konawe, Kolaka dan Buton serta Bombana.
Kondisi ini memang sangat disayangkan, karena sejak diberlakukan Undang-Undang Minerba awal tahun 2015, banyak perusahaan tambang nikel yang berhenti beroperasi. Karena syarat utama sebagaimana ketentuan, harus memiliki pabrik pemurnian. 
JURNALIS : RUSTAM

Jurnalis Cendana News wilayah Sulawesi Tenggara. Sebelum bergabung dengan Cendana News sudah menjadi wartawan di beberapa media cetak lokal maupun nasional. Gabung dengan Cendana News Oktober 2015. 

Akun twitter : @rustamcnd 
Lihat juga...