Pencatutan Nama Jokowi, Zulkifli Hasan Harap MKD Terbuka

Zulkifli Hasan saat melakukan wisuda mahasiswa STAI YASBA
LAMPUNG — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Zulkifli Hasan berharap Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dapat bersidang secara terbuka terkait dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hal itu dinilai perlu dilakukan supaya tidak ada lagi tuduhan-tuduhan terhadap persoalan pencantuman nama Presiden dan Wakil Presiden.
“Melalui sidang MKD yang terbuka maka persoalan menjadi transparan dan tentunya masyarakat bisa mengetahui persoalan yang sebenarnya,” kata Zulkifli Hasan saat diwawancarai Cendana News, seusai mengikuti wisuda mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam YASBA di Kalianda, Lampung Selatan Sabtu (21/11/2015).
Disebutkan, meskipun Setya Novanto telah membantah melakukan hal yang disebut-sebut meminta saham PT Freeport Indonesia untuk Presiden dan Wakil Presiden, namun hal tersebut akan menunggu hasil dari hasil sidang MKD.
“Biarkan MKD bersidang secara terbuka dan tunggu hasilnya setelah,” ungkap putera daerah kelahiran Lampung Selatan tersebut.
Kasus pencatutan bermula dari dugaan pertemuan yang dilakukan Setya dengan Muhammad Reza Chalid dan petinggi PT Freeport Indonesia, yang membicarakan perpanjangan kontrak karya PTFI.
Kontrak karya PTFI akan berakhir pada 2021. Perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat (AS) ini menghendaki perpanjangan hingga 2041. Sesuai aturan, pemerintah baru akan membuka pembicaraan dua tahun sebelum kontrak karya berakhir atau tahun 2019.
Di luar itu, sesuai aturan PTFI harus mendivestasi 10,64 persen sahamnya. Tenggatnya 14 Oktober 2015. Namun sampai sekarang PTFI belum memberikan penawaran divestasi saham kepada pemerintah. Saat ini pemerintah menguasai 9,36 persen saham PTFI.
Di tengah kebuntuan itu, diduga sejumlah pihak berusaha mengeruk keuntungan dengan menawarkan perpanjangan kontrak karya. Dalam rekaman yang diserahkan ke MKD diduga Setya Novanto meminta 20 persen saham PTFI. Saham itu 11 persen untuk Presiden Jokowi dan sembilan persen untuk Wakil Presiden Jusuf Kalla. Setya sendiri meminta 49 persen saham pembangkit listrik Urumuka di Panial, Papua.
“Jadi kita harus pakai akal. Kuncinya pada Pak Luhut dan saya,” kata Setya dalam transkrip pembicaraan tersebut.

JURNALIS : HENK WIDI

Bergabung dengan Cendana News pada bulan November 2014. Dengan latar belakang sebagai Jurnalis lepas di beberapa media dan backpacker, diawal bergabung dengan Cendana News, Henk Widi fokus pada pemberitaan wisata dan kearifan lokal di wilayah Lampung dan sekitarnya.

Twitter: @Henk_Widi
Lihat juga...