Pengamat Nilai Ada Intervensi Pusat dalam Izin Tambang

Direktur MOERI, Tammat R Talaohu, SE,M.Si
AMBON — Direktur Mollucas Economy Reform Institute (MOERI), Tammat R Talaohu SE,M.Si menegaskan, ada intervensi elit pusat sehingga investor leluasa menabrak aturan yang berlaku di Indonesia. 
Hal tersebut diungkapkannya terkait pengelolaan tambang khususnya emas di Pulau  Romang Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), dan Gunung Botak Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.
Dikemukakan, bisnis tambang di Indonesia termasuk di Maluku itu sifatnya abnormal. Karena, umumnya, tidak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagaimana yang telah diatur dalam UU Migas atau Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).
“Ada prosedur lain yang justru banyak menyalahi dan bahkan membuat kita selaku masyarakat harus marah,” tegasnya saat diwawancarai di Ambon, Kamis (12/11/2015).
Asumsinya, kepentingan masyarakat lokal atau adat selaku pemilik lahan selama ini memang diabaikan. 
Pengamat ekonomi Maluku ini menegaskan, kasus penambangan emas di Pulau Romang Kabupaten MBD dan Gunung Botak Kabupaten Buru, itu belum diketahui secara jelas secara ilmiah seberapa besar kandungan emas di dua wilayah tersebut.
Khusus kasus Pulau Romang dan Pulau Buru, Tammat yakin, ada elemen-elemen kekuasaan tidak saja di lokal, tapi di pusat “bermain” guna berinvestasi untuk eksplorasi dan eksploitasi di daerah-daerah yang memiliki tambang semisal emas.
Lanjutnya, dan itu tidak membuat elit lokal mempunyai pilihan apa-apa, selain  berkoalisi dengan mereka (investor besar-red), guna memuluskan niat mereka. Demikian pula pemangku-pemangku adat, maupun elit loka di kabupaten MBD maupun Pulau Buru.
Sehingga, para investor atau perusahan-perusahaan besar leluasa untuk berinvestasi sekaligus melakukan eksplorasi dan eksploitasi di area pertambangan di dua daerah tersebut tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku di negara.
Ditambahkan, fenomena bisnis pertambangan bukan hanya kasus Pulau Romang dan Pulau Buru, tapi permainan elit ini terjadi rata-rata hampir di semua daerah di Indonesia yang ada tambanganya terjadi kasus serupa.
“Rata-rata elit mendengar pemodal. Seharusnya pemerintah mendengar aspirasi masyarakat selaku pemilik lahan. Karena Bumi, Air, Udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat pasal 33 UUD 1945,” demikian Tammat.
JURNALIS : SAMAD VANATH SALLATALOHY

Jurnalis Cendana News wilayah Maluku. Sebelum bergabung dengan Cendana News sudah menjadi jurnalis di beberapa media cetak lokal. Bergabung Cendana News mulai pertengahan 2015.

Akun twitter : @vanlohy
Lihat juga...