Perpanjang Kontrak Freeport, Pemerintah Khianati UUD 1945

Aksi demo di Malang
MALANG — Tolak perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia, puluhan massa dari PMII Komasariat Sunan Ampel menggelar aksi damai di persimpangan jalan Veteran. Mereka menilai perpanjangan kontrak tersebut salah satu bentuk penjajahan cara baru.
“Negara Indonesia kini sedang dijajah oleh negara asing melalui perusahaan-perusahaan asing yang dibangun di Indonesia,”sebut ketua Komisariat PMII Sunan Ampel, Fiki Maulana saat melakukan aksi demo di Malang, Rabu (25/11/2015).
Fiki menjelaskan, sebenarnya kekayaan Indonesia terutama mineral dan batu bara, luar biasa besar jumlahnya. Namun sayang sekali potensi yang sedemikian besar jumlahnya berbanding terbalik dengan kondisi kemakmuran rakyat Indonesia.
“Kekayaan kita banyak, tetapi kita tidak bisa memanfaatkannya. Justru dimanfaatkan oleh negara asing,”keluhnya.
Ditegaskan, Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi “Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” tidak lagi menjadi acuan, karena telah di khianati para pemimpin dan petinggi negeri ini.
Dalam aksi, massa juga menuduh eksekutif dan legislatif menutup mata, bahkan terlibat menjadi makelar kontrak Freeport. Karena itu, mereka menuntut beberapa hal, yakni:
1. Tidak memperpanjang kontrak PT. Freeport Indonesia.
2. Resuffle menteri ESDM, Sudirman Said.
3. Usut tuntas mafia dan makelar kontrak PT. Freeport Indonesia.
4. Jalankan visi nawacita Jokowi nomor 4, 6, dan 7.
5. Tagih royalti PT. Freeport yang belum dilunasi.
6. Perjelas dan perketat penerapan UU Minerba
JURNALIS : AGUS NURCHALIQ

Jurnalis Cendana News wilayah Jawa Timur/Malang. Gabung dengan Cendana News Maret 2015. 

Akun twitter : @shugabst2
Editor : ME. Bijo Dirajo / Fotografer : Agus Nurchaliq
Lihat juga...