PMII : Penunjukan Perusahaan Tambang Kelola GB Langgar Aturan

Penambangan emas Gunung Botak
AMBON — Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Korcab PMII) Provinsi Maluku, Ian Pattimura menilai penunjukan PT Buana Pratama Sejahtera oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menangani penambangan emas di Gunung Botak melanggar prosedur dan aturan main.
Disebutkan, operasi tersebut justeru dilakukan dengan cara-cara yang tidak transparan dan terkesan ingin menyingkirkan koperasi yang memiliki legal standing atau Izin Pengelolaan Pertambangan Rakyat (IPR) yang merupakan garansi dari regulasi.
Ian Pattimura [doc.pribadi]
Lebih jauh dijelaskan, Logika operasi penertiban agar tidak ada aktivitas pertambangan ilegal, lanjutnya, tapi muncul penunjukan perusahaan pengelolaan juga diduga diluar prosedur, dan mungkin saja menjadi scenario besar bagi ‘kartel’ tertentu untuk mengeruk keuntungan besar dalam perebutan rente harta karun di Buru.
“Jika penertiban dengan dalil kerusakan lingkungan akibat pengaruh bahan kimia, masyarakat tentunya memberikan apresiasi, tetapi jika hal itu justeru disisipkan dengan agenda dan motif demi keuntungan tertentu apalagi yang mengelola pasca penertiban adalah perusahaan yang tidak jelas jejak rekam dan apakah punya legal standing atau tidak, ini yang jadi persoalan serius, dan harus bisa dijelaskan secara terbuka kepada publik,” tuaksnya.
Pattimura menyatakan, PMII sebagai komponen civil society mendorong agar Martha Nanlohy selaku Kadis ESDM provinsi Maluku secara terang benderang memberikan statemen kepada publik terkait motiv penunjukkan PT Buana Pramata Sejahtera sebagai perusahaan yang melakukan restorasi dan juga pengelolaan material GB yang membawahi 18 koperasi rakyat sebagaimana dimaksud.
Diakuinya, masalah ini akan terus di advokasi Korcab PMII Maluku sampai selesai. Sampai ekspektasi publik terkait pengelolaan GB demi kemaslahatan masyarakat dan daerah bisa terpenuhi. Dengan memberikan keleluasaan kepada lembaga-lembaga koperasi yang memiliki legal standing atau perusahaan terkiat dengan pengelolaan GB.
Sebelumnya, Raja Desa Kayeli, selaku ahli waris GB menolak kebijakan Kadis ESDM Maluku, Martha Nanlohy yang ‘mencaplok’ dukungan masyarakat adat dari beberapa desa kepada PT Buana Pratama Sejahtera sebagai perusahaan pengelola material dan restorasi GB. Penolakan kepada kebijakan Kadis ESDM dari ahli waris tersebut, merupakan bagian dari perjuangan masyarakat adat dan juga 5 koperasi yang memiliki IPR untuk memperoleh keadilan dalam pengelolaan tambang GB sebagaimana Undang – Undang Minerba No 4 tahun 2009.
Ahli waris GB pun menilai kebijakan Kadis ESDM Provinsi Maluku pasca penertiban PETI GB tidak berdasarkan fakta dan manipulatif, akal-akalan, arogan, tidak aspiratif dan tidak menghormati hukum yang berlaku.
JURNALIS : SAMAD VANATH SALLATALOHY

Jurnalis Cendana News wilayah Maluku. Sebelum bergabung dengan Cendana News sudah menjadi jurnalis di beberapa media cetak lokal. Bergabung Cendana News mulai pertengahan 2015.

Akun twitter : @vanlohy
Editor : ME. Bijo Dirajo / Fotografer : Samad Vanath Sallatalohy
Lihat juga...