Puluhan Warga Sampaikan Keluhan Soal Ganti Rugi Tol ke DPR

Pembangunan jalan tol
LAMPUNG — Puluhan warga di Dusun Kenyayan Bawah Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni mengadukan nasib mereka ke anggota komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Puluhan warga yang beberapa diantaranya terdampak pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) bahkan mengungkapkan penggantian rugi lahan yang akan digunakan untuk Tol Trans Sumatera dianggap tidak sesuai dengan harapan warga yang telah menempati tanah mereka puluhan tahun tersebut. Hal tersebut diungkapkan puluhan warga kepada anggota komisi II DPR-RI, Frans Agung Mula Putra Natamenggala yang merupakan legislator asal Provinsi Lampung.
Salah seorang warga, Khaerudin (45) mengaku saat ini ia dan sekitar 7 kepala keluarga yang berada di lahan terdampak tol masih bertahan di rumah mereka. Bahkan alat alat berat yang saat ini bekerja meratakan tanah, bukit di sekitar rumah mereka terus melakukan penggusuran di lahan yang sudah dibebaskan oleh tim pembebasan lahan tol.
“Kami akan tetap bertahan karena kami memang ingin mendapat ganti rugi yang sesuai dan kami memiliki bukti kepemilikan yang bisa kami pertanggungjawabkan keabsahannya,”ungkap Khaerudin di hadapan anggota komisi II DPR RI serta puluhan anggota masyarakat Kenyayan Bawah, Kamis (05/11/2015).
Beberapa warga lain diantaranya Muhamad Yunus Raden Panji (62) tetap bersikukuh akan bertahan di tempat tinggal mereka meskipun beberapa warga lain telah pindah setelah mendapat uang ganti rugi lahan tol ruas Bakauheni-Terbanggi Besar. Alasan Yunus Raden Panji, kepemilikan tanah warga yang sudah bersedia pindah berbeda dengan tanah yang ia miliki bersama dengan keluarga termasuk anak anaknya yang masih tinggal bertahan.
“Kalau warga lain yang sudah pindah memang tidak bisa menunjukkan surat kepemilikan dan hanya berhak atas bangunan dan tanam tumbuh, tapi kami memiliki bukti yang kuat kepemilikan lahan,”ujar Yunus Raden Panji.
Ia berharap pemerintah mau berpihak kepada masyarakat kecil terutama yang terkena dampak pembangunan jalan tol tersebut. Selain tanah, rumah, perkebunan masyarakat bahkan mengaku harus memindahkan makam keluarga mereka yang sudah meninggal akibat terken proyek jalan tol tersebut. Sebab menurut warga tim apraisal tidak merinci besaran uang yang diberikan kepada warga untuk ganti rugi lahan tol.
“Banyak warga yang menerima saja uang ganti rugi lahan tol namun tidak tahu persis harga yang ditetapkan untuk lahan mereka saat pembebasan tahap pertama,”ungkap Joni warga Kenyayan lainnya.
Sementara dalam perkembangan, beberapa keluarga yang masih bertahan di tempat tinggal mereka karena belum ada kesepakatan harga harus menunggu keputusan dari pengadilan terkait ganti rugi lahan tol.
Menanggapi hal tersebut,Frans Agung, anggota komisi II DPR RI menilai dari hasil pertemuan dengan warga dalam masa resesnya sebagai anggota DPR daerah pemilihan Lampung, intinya masyarakat tidak menolak adanya pembangunan jalan tol. Namun bila pembebasan tanah dilakukan dengan bijak tanpa merugikan rakyat pemilik tanah, tentu akan mendapat dukungan.
“Saya yakin masyarakat pasti mau memahami dan bersedia memberikan tanahnya demi kepentingan bangsa dan negara bila pembebasan lahan dilakukan dengan bijak,” ungkapnya.
Warga bahkan masih memasang spanduk spanduk penolakan untuk digusur dari tempat tinggal mereka dengan spanduk bercat merah. Selain itu warga masih melakukan aktifitas di tempat tinggal mereka yang sudah terkepung penggusuran lahan tol meski harus menerima debu akibat aktifitas alat berat yang meratakan bukit di sekitar rumah mereka.
JURNALIS : HENK WIDI

Bergabung dengan Cendana News pada bulan November 2014. Dengan latar belakang sebagai Jurnalis lepas di beberapa media dan backpacker, diawal bergabung dengan Cendana News, Henk Widi fokus pada pemberitaan wisata dan kearifan lokal di wilayah Lampung dan sekitarnya.

Twitter: @Henk_Widi
Lihat juga...