Sengketa Unidar, Hakim PN Ambon Persilahkan Kuasa Hukum Lapor ke KY

Achmad Bukhori salah satu hakim PN Ambon
AMBON — Salah satu dari tiga hakim yang turut menyidangkan sengketa Universitas Darussalam Ambon mempersilahkan Hasan Slamet, Kuasa Hukum Yayasan Pendidikan Darussalam (tergugat I), Notaris M Husain Tuasikal (tergugat II), dan Kementerian Hukum dan HAM RI Cq Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (tergugat III), melaporkan tiga hakim PN Ambon ke Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia.
Ancaman melaporkan tiga hakim PN Ambon oleh Kuasa Hukum Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku itu, menyusul Kamis 29 Oktober 2015, majelis hakim PN Ambon menenangkan Yayasan Darussalam Maluku dalam sengketa perdata kepemilikan aset Universitas Darussalam Ambon.
Achmad Bukhori salah satu hakim PN Ambon yang akan akan dilaporkan ke KY saat dikonfirmasi Cendana News di ruang kerjanya Selasa (3/11/2015) secara datar mempersilahkan kuasa hukum Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku dalam hal ini, Hasan Slamet melaporkan ia bersama dua rekannya ke KY.
“Ya silahkan saja. Kalau merasa ada yang janggal. Tapi yang jelas, perkara ini diputuskan sudah sesuai dengan dakta fakta persidangan,” katanya.
Majelis hakim selama menyidangkan perkara perdata sengketa Universitas Darussalam sudah berdasarkan kepada fakta-fakta. Sehingga Bukhori menyarankan Kuasa Hukum Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku untuk menulis fakta-faktanya melalui memori banding.
“Tidak ada kekhawatiran. Karena perkara ini sudah diputuskan sesuai fakta-fakta dan keyakinan majelis hakim, bahkan semuanya sudah tertuang dalam pertimbangan,” kata Achmad Bukhori.
Diakuinya, dua yayasan yang bersengekata memiliki badan hukum sama-sama legal. Tapi, soal pengelolaan asset Yayasan itu seluruhnya kini menjadi kewenangan Yayasan Darussalam Maluku.
“Sebelum pengesahan Yayasan Pendidikan Maluku oleh Menkum HAM, semua asset Yayasan sudah dialihkan ke Yayayasan Darussalam Maluku pada tahun 2012 dengan akta notaris,” bebernya.
Hal itu, menyusul adanya regulasi PP Nomor 2 tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-undang Yayasan seperti perubahan atas PP nomor 63 tahun 2008.
Sehingga Yayasan Darussalam Maluku  selaku pembina, M. Saleh Latuconsia (Mantan Gubernur Maluku-Red), Anggota Said Assagaff (Gubernur Maluku), Prof. Dr. Hamati B. Husen, Drs. Usman Slamet, Drs. H. Hasyim Marasabessy, Drs. Ohorella Jhon Saleh, Pengurus Ketua Umum Dr. Abdurrahman Polanunu, Ketua H. Rusdi Sofyan Sangadji, Ketua Nungke M. Nur HS dan Sekretaris Umum Adam Wala.
Sedangkan Yayasan pendidikan Darussalam Maluku antara lain, Prof. Dr. Ibrahim Ohorella.
Sebelumnya, Majelis Hakim PN Ambon Kamis sore (29/10/2015), memutuskan gugatan Yayasan Darussalam Maluku (Penggugat II), selaku pemilik sah semua Asset Kampus berjuluk Merah tersebut.
Putusan perkara ini dibacakan oleh Majelis Hakim PN Ambon, Ahmaye (Hakim Ketua), didampingi dua hakim anggota Ahmad Buckhori dan Samsidar.
Sesuai amar putusan majelis hakim PN Ambon menyatakan, Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku selaku Tergugat 1 tidak berhak atas seluruh asset pada Universitas Darusalam Ambon.
Sementara itu, putusan tersebut dinilai subjektif dan janggal oleh Kuasa Hukum Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku, Hasan Slamat.
Alasannya, putusan majelis hakim PN Ambon sangat kabur dan kontraduktif. Bahkan, tidak pro terhadap fakta-fakta sidang sehingga secara tidak langsung tiga Majelis Hakim PN Ambon yang menangani perkara ini, menurut Hasan Slamat, telah menyalahi aturan atau melanggar perundang-undang.
Atas dasar itu, sehingga ia berasama kliennya, selain melakukan upaya hukum lanjutan atau banding ke PT Maluku, Hasan Slamat juga akan melaporkan tiga hakim itu ke Komisi Yudisial RI di Jakarta.
JURNALIS : SAMAD VANATH SALLATALOHY
Jurnalis Cendana News wilayah Maluku. Sebelum bergabung dengan Cendana News sudah menjadi jurnalis di beberapa media cetak lokal. Bergabung Cendana News mulai pertengahan 2015.
Akun twitter : @vanlohy
Lihat juga...