Sengketa Unidar, Saksi Ahli Sebut Pengangkatan Plt Rektor Ilegal

Sidang Sengketa Unidar di PN Ambon 
AMBON — Sidang Gugatan terkait pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Rktor Universitas Darussalam (Unidar) Ambon, digelar majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon, Senin (16/11/2015).
Pantauan Cendana News di PN Ambon Senin sore (16/11/2015) menerangkan, saksi ahli yang dihadirkan pihak penggugat dalam hal ini Rektor Universitas Darusalam Ambon, Prof. DR. Ibrahim Ohorella adalah Oktovianus Lawalata.
Kehadiran saksi ahli ini untuk menjelaskan ketentuan menyangkut pengangkatan Plt Rektor Unidar Ambon, Farida Mony (tergugat I), dimana putusan majelis hakim yang memenangkan Yayasan Darusalam Maluku (tergugat II), selaku pihak yang berhak mengelola seluruh asset kampus berjuluk merah tersebut.
Dalam keterangannya saksi ahli menjelaskan, mekanisme pengangkatan Plt Rrektor Unidar Ambon yang dilakukan Kopertis sudah menabrak aturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut saksi ahli, pengangkatan Plt Rektor Unidar Ambon Farida Mony (tergugat I), adalah tindakan ilegal.
Dalilnya, pengangkatan Farida Moni sebagai Plt Rektor Unidar Ambon tidak didahului dengan rapat dewan pembina dan senat, seperti amanat melalui Statuta Perguruan Tinggi.
“Menggangkat dan menghetikan jabatan Rektor harus melalui rapat dewan pembina maupun rapat senat selaku pemangku kepentingan dilembaga tersebut, karena jelas itu diatur dalam aturan perundang-undangan, sehigga menurut saya pengangkatan Plt Rektor Unidar Ambon adalah suatu tindakan ilegal,” ungkapnya.
Usai sidang kepada wartawan Pembantu Dekan Fakultas Hukum Univeritas Pattimura Ambon ini juga menyatakan, aturan yang berlaku di Negara Republik Kesatuan Indonesia, ada tiga lembaga yang berbadan hukum antara lain, Perguruan Tinggi, Koperasi, dan Yayasan.
“Artinya, seluruh aktivitas lembaga tersebut harus dijalankan sesuai dengan mekanisme yang ada. Dulu kasus yayasan tidak ada aturannya. Setelah ada UU Nomor 16 tahun 2001, UU Nomor 28 tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2008 yang mengatur tentang yayasan. Selanjutnya yang mangatur segalanya adalah dewan pembina dimana prosesnya melalui rapat dewan,” jelasnya.
Lawalata mengutip UU Nomor 28 tahun 2004 tentang yayasan, maka dengan demikian mekanisme untuk pendaftaran yayasan harus bersamaan dengan notaris yang kemudian akan di daftarkan di Kemenkum HAM.
“Untuk itu, saya dapat menegaskan, segala proses yang terjadi di Unidar Ambon dari kepemilikan yayasan yang disengketakan adalah sah, berbadan hukum. Tapi, untuk proses pengangkatan Farida Mony sebagai Pelaksana Tugas Rektor Universitas Darussalam Ambon adalah kesalahan hukum yang berunjung pada tindakan ilegal,” tegasnya.
Pasalnya, pengangkatan Farida Mony sebagai Pelaksaa Tugas Rektor Undari Ambon, kata saksi, hal ini tidak melalui tahapan-tahapan yang sudah diatur dalam Statuta.
“Yayasan itu diakui UU Nomor 28 harus daftar. Inilah yang harus ditentukan ke notaris buat akta,” tutupnya.
JURNALIS : SAMAD VANATH SALLATALOHY

Jurnalis Cendana News wilayah Maluku. Sebelum bergabung dengan Cendana News sudah menjadi jurnalis di beberapa media cetak lokal. Bergabung Cendana News mulai pertengahan 2015.

Akun twitter : @vanlohy
Lihat juga...