Tarli Nugroho Nilai SS Otak Dibalik Kisruh Freeport

JAKARTA — Pengamat politik ekonomi, Tarli Nugroho menilai  Menteri ESDM, Sudirman Said merupakan otak dalam membantu PT Freeport Indonesia agar tetap bercokol di Tembagapura, Papua.

Dirinya menjelaskan, Skenario perpanjangan kontrak Freeport tersebut, dimulai dengan dengan perubahan pola hubungan kerja dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), berdasarkan UU nomor 4 tahun 2009.

Dikatakan, Terkait perubahan itu, PT Freeport Indonesia sendiri menyatakan persetujuan untuk mengubah pola hubungan kerja dari Kontrak karya menjadi IUPK.

“Skenario yang diterbitkannya IUPK berarti membuat Kontrak Karya PT Freeport Indonesia yang semula akan berakhir pada 2021 menjadi berakhir pada 2015,” sebut Tarli dalam keterangan tertulis yang diterima cendana news, di Jakarta, Kamis (26/11/2015).

Disebutkan, dengan adanya status IUPK tersebut, PT Freeport Indonesia akan mendapatkan izin operasi baru hingga 20 tahun, artinya hingga 2035, dan dapat diperpanjang dua kali, bahkan bisa hingga tahun 2055.

Menurutnya, di luar skenario revisi PP No. 77/2014 dan revisi UU No. 4/2009, yang berpotensi bikin gaduh karena melibatkan stakeholder yang lebih banyak, izin operasi PT Freeport Indonesia secara tidak langsung akan diperpanjang dengan sendirinya melalui peralihan status sebagai IUPK.

“Nah,Itu sebabnya Kementerian ESDM menyebut persetujuan itu sebagai terobosan hukum, bahkan Menteri Sudirman Said menyebut peralihan itu sebagai format perpanjangan kontrak yang tidak melanggar hukum,” kata dia.

Lebih lanjut, Tarli mengatakan, supaya rencana perpanjangan terselubung itu tak dicurigai, maka IUPK untuk PT Freeport tidak akan diberikan 20 tahun, melainkan kurang dari itu. 

“Jadi, tanpa harus mengubah UU No 4 tahun 2009, yang melibatkan DPR, perpanjangan izin Freeport bisa dilakukan,” ungkapnya.

Dirinya membeberkan, reshuffle kabinet pada Agustus 2015 silam sepertinya telah mempersulit revisi PP No. 77/2014. Sebab, konfigurasi para pemain di Lingkaran Istana juga berubah, terutama dengan naiknya Luhut Binsar Panjaitan dan masuknya Rizal Ramli, revisi PP-pun tak lagi mulus sebagaimana yang dibayangkan sebelumnya.

“Dari awal saya tidak tertarik kepada isu yang dibawa oleh Menteri Sudirman bukan karena menganggap isu itu kecil, melainkan karena isu itu telah mengalihkan perhatian kita dari Freeport dan memberi kesempatan pada PT Freeport Indonesia untuk buying time atas berbagai kewajiban yang harus ditunaikannya,” tuturnya.

Dia mengatakan mereka yang saat ini berada di pihak untuk menyerang Setya Novanto, adalah orang orang yang berkepentingan untuk mengubah konfigurasi pimpinan Koalisi Merah Putih di parlemen.

“Jadi, mereka menggaduhkan suasana soal Freeport, biar ada waktu untuk terus mengulur kewajiban-kewajibannya,”tutupnya.