Trimoelja D. Soerjadi Nilai SE Kapolri Bertentangan dengan UU

Advokat  di Surabaya, Trimoelja D. Soerjadi
SURABAYA — Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang ujaran kebencian atau “hate speech” dinilai oleh pengacara beken asal Surabaya yang kerap menangani kasus beresiko besar, Trimoelja D. Soerjadi, SH tidak perlu dikeluarkan.
“Kalau pemerintah berani menindak tegas kelompok pelanggar HAM, seharusnya SE tersebut tidak perlu dikeluarkan Kapolri,” terangnya.
Menurutnya, ujaran kebencian sudah diatur dalam UU. Yang menjadi masalah yaitu bagaimana pelaksanaan dan penerapan dari UU itu.
“Jika ingin mengeluarkan SE sebaiknya dari jaman presiden terdahulu, untuk menindak tegas kelompok radikal dan pelanggar HAM,” jelasnya.
Ia menginginkan SE Kapolri tidak akan memenjarakan kebebasan berpendapat, yang sebelumnya sudah diatur dalam UU. Selain itu, ada dampak lain yang dikhawatirkan dengan adanya SE yakni dapat menjaring kelompok tertentu dan lawan politiknya.
Ia menambahkan, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menghapus pasal pencemaran nama baik dan penghinaan kepala negara dalam KUHP. Bila polisi menerapkan pasal tersebut maka bisa bertentangan dengan UU.
“Berlandaskan hal tersebut maka polisi jika ingin memidanakan seseorang harus berdasarkan UU. Karena polisi tidak bisa menciptakan UU, makanya harus berlandaskan putusan MK,” tutupnya.
JURNALIS : CHAROLIN PEBRIANTI
Jurnalis Cendana News wilayah Jawa Timur. Gabung dengan Cendana News Mei 2015. 
Akun twitter : @charolineemoo
Lihat juga...