Tuntut Kesejahteraan Petani, Aktivis GMNI Gelar Demo di DPRD Malang

MALANG — Puluhan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar unjuk rasa damai mendesak pemerintah untuk memberikan kesejahteraan bagi kaum petani. Dengan membawa beberapa spanduk, para pengunjuk rasa ini melakukan long march dari jalan Majapahit menuju gedung DPRD kota Malang.
Dalam orasinya para pengunjuk rasa menuntut agar pemerintah mengembalikan kebijakan pemerintahan menurut UUD 1945 tanpa amandemen serta melaksanakan pasal 33 UDD 1945 dan pelaksanaan reformasi agraria untuk kepentingan pertanian dan permukiman.
Koordianator aksi, Ivan Parera menjelaskan, bahwa aksi ini didasari atas keprihatinan kami terhadap nasip petani dimana sistem ekonomi kita sekarang lebih condong berkiblat ke ekonomi pasar yang tentunya hal ini merugikan.
“Bagi kami kesejahteran petani dan kedaulatan pangan adalah hal yang paling utama sehingga dalam aksi kali ini kami ingin meyampaikan 19 tuntutan kami kepada pemerintah melalui anggota DPRD,” ujarnya dalam orasi di depan Gedung DPRD Malang, Jumat (06/11/2015).
Dalam aksi, pendemo menuntut menyediakan subsidi bagi petani, mengusahakan teknologi pertanian bagi petani, mendirikan Bank khusus untuk membantu petani, menghapuskan sistem ijon yang sangat merugikan petani dan yang terpenting adalah menuntut kedaulatan pangan sehingga impor hasil pertanian harus dibatasi.
“Hal tersebut dirasa penting karena dari data yang kami peroleh menunjukkan bahwa 85 persen pangan kita di impor dari luar negeri,”terangnya.
Namun sayang, hingga unjuk rasa berakhir, tidak ada satupun perwakilan anggota dewan yang menemui pengunjuk rasa.
Ivan mengaku kecewa namun hal tersebut tidak akan menyurutkan langkah mereka untuk terus memperjuangkan nasib petani dan mereka juga berjanji akan menurunkan masa yang lebih banyak jika pemerintah tidak merespon tuntutannya.
JURNALIS : AGUS NURCHALIQ

Jurnalis Cendana News wilayah Jawa Timur/Malang. Gabung dengan Cendana News Maret 2015. 

Akun twitter : @shugabst2
Lihat juga...