Aduan Layanan Publik di NTB Didominasi Kasus Pungli dan Percaloan

PNS di NTB [Ilustrasi]
MATARAM — Selama kurun waktu Januari sampai Desember 2015, kasus aduan layanan publik pada instansi pemerintahan yang dilaporkan masyarakat masih banyak didominasi pungutan liar (pungli) dan percaloan.
“Aduan masyarakat terkait layanan publik sampai sekarang masih banyak didominasi kasus Pungli dan percaloan, terutama rawan terjadi di instansi yang menangani masalah perizinan dan pertanahan” kata Kepala Biro Organisasi dan Pemerintahan NTB, Tri Budi Prayitno di Mataram, Selasa (8/12/2015).
Menurutnya, masih banyaknya aduan layanan publik berupa pungli dan percaloan yang berlansung di instansi pemerintahan tidak terlepas dari keberadaan oknum pejabat yang suka bermain dari belakang, termasuk juga sistem tata kelola layanan yang juga masih butuh pembenahan.
Selain Pungli dan percaloan, aduan terkait maladministrasi juga banyak menjadi sorotan masyarakat.
“Selama tahun 2015 saja aduan masyarakat terkait layanan publik mencapai 215 aduan,”sebutnya.
Jumlah tersebut, tambah Tri, jauh lebih tinggi dengan tahun 2014 yang mencapai 122 aduan, namun hal tersebut menunjukkan kesadaran dan tingkat partisipasi masyarakat melakukan pengawasan terhadap badan layanan publik cukup bagus.
“Untuk itulah, pengawasan dan usaha melakukan perbaikan sistem dan tataklolan layanan organisasi pemerintahan akan terus dilakukan dalam rangka memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,”tutupnya.
SELASA, 08 Desember / Jurnalis : Turmuzi / Foto: Turmuzi / Editor : ME. Bijo Dirajo 
Lihat juga...