Alihfungsi Bangunan, Pemkot Lakukan Pendataan Ulang Rumah Kos

Rabu 16 Desember 2015 / Jurnalis: Samad Vanath Sallatalohy / Editor: Gani Khair

Tampak bangunan yang tumbuh subur di Bilangan Sam Ratulangi Kota Ambon,

AMBON—Pemerintah Kota Ambon kembali mendata seluruh bangunan warga yang beralih fungsi dari rumah tinggal menjadi kost.
Kepala Dinas Tata Kota Ambon, Denny Lilipory kepada Cendana News di Ambon, Rabu (16/12/2015) mengatakan, pendataan ulang dimaksudkan untuk penertiban.
“Upaya penertiban dengan melakukan pendataan ulang bangunan yang tidak memiliki ijin dan perubahan fungsi yang tidak sesuai peruntukan ini penting,” ujarnya.
Menurutnya, untuk sementara penertiban difokuskan di wilayah kecamatan Teluk Ambon yang merupakan kawasan pusat pendidikan di kota bertajuk manise itu karena di kawasan tersebut banyak kost-kostan.
Disebutkan, jumlah rumah kos di kecamatan Teluk Ambon mencapai 208 unit. “Penertiban harus kita lakukan karena kawasan Teluk Ambon itu pusat pendidikan seperti Universitas Pattimura, Politeknik Negeri Ambon dan perkantoran pemerintah dan BUMN,” ucapnya.
Dijelaskan, ratusan rumah kos yang menjamur di kawasan Teluk Ambon karena kawasan tersebut salah satu pusat pendidikan di Maluku.
“Saat ini yang menjadi kendala adalah pembangunan tidak memiliki IMB dan sesuai ijin serta peruntukan, sehingga perlu dilakukan pendataan ulang dan dilanjutkan dengan penertiban,” paparnya.
Menurut Denny, pembangunan rumah yang beralih fungsi menjadi kos bertentangan dengan Perda Nomor 10 tahun 2013 tentang Bangunan Gedung. Alasannya, selama ini, banyak bangunan yang beralih fungsi sehingga konsekuensinya pemilik harus membayar ke pemerintah sesuai dengan Perda yang ada, jika tidak maka akan dibongkar.
Deny mengakui, pihaknya sudah berencana melakukan penertiban sejak lama. Namun masih menunggu pendataan yang dilakukan tim terhadap seluruh bangunan yang ada di kota bertajuk manise tersebut.
“Sementara ini baru dua kecamatan yang selesai dilakukan pendataan bangunan, dan rencananya tahun 2016 dilanjutkan lagi ke kecmatan lain,” tukasnya. 
Dikatakan, penertiban perlu dilakukan lantaran banyak bangunan yang dibangun untuk tempat tinggal, tapi kemudian beralih fungsi ke usaha kos-kosan. “Pendataan dan evaluasi di kecamatan Teluk Ambon sudah selesai. Berikutnya, penertiban karena sesuai dengan aturan semua bangunan yang berdiri harus mengantongi izin,” tutupnya.
Sumber foto: Samad Vanath Sallatalohy
Lihat juga...