Buruh Rumahan Unjuk Rasa di Titik Nol Yogyakarta, Menuntut Hak dan Pengakuan


YOGYAKARTA — Memperingati Hari HAM Sedunia, Kamis (10/12/2015), kurang lebih seratus buruh rumahan dari berbagai daerah di Yogyakarta dan Jawa Tengah, menggelar aksi kampanye mendesak pemerintah untuk mengakui keberadaan buruh rumahan, di Komplek Monumen SO 1 Maret 1949, Titik Nol Kilometer Yogyakarta. Mereka menuntut perlindungan dan jaminan kerja, sehingga bisa mendapatkan upah layak sebagaimana buruh yang bekerja di pabrik.
Ratusan buruh perempuan yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Perlindungan Pekerja Informal, menggelar aksi kampanye dan deklarasi buruh rumahan. Aksi melibatkan buruh rumahan dari Ungaran dan Semarang, Jawa Tengah, serta buruh rumah dari Yogyakarta. Bahkan, buruh gendong pun turut dalam aksi deklarasi tersebut.
Hikmah Diniah, Humas Aksi Deklarasi Buruh Rumah menjelaskan, aksi yang diikuti oleh sekitar 100 buruh perempuan dari berbagai daerah dan bidang itu diadakan sebagai bentuk sosialisasi kepada publik, terutama pemerintah, bahwa sebetulnya buruh rumahan itu ada banyak dan selama ini dianggap masih abu-abu. Karenanya, sampai saat ini, para buruh rumahan  belum mendapatkan jaminan maupun perlindungan kerja dari pemerintah. “Kami menuntut dan mendesak pemerintah untuk segera mengakui mereka sebagai pekerja”, ujarnya.
Diniah menjelaskan, buruh rumahan adalah buruh pabrik yang mengerjakan bagian pekerjaan di rumahnya sendiri, seperti membuat sepatu dan sebagainya. Di Yogyakarta sendiri juga ada banyak buruh pabrik yang bekerja di rumah. Salah-satunya, buruh penjahit tas di desa Wonolelo, Pleret, Bantul, Yogyakarta. Dari menjahit tas tersebut, para buruh rumahan itu hanya mendapatkan upah sebesar Rp. 1.500 untuk satu tasnya. Padahal, kata Diniah, mereka menggunakan peralatan sendiri dan tidak mendapatkan tunjangan apa-apa dari pabrik tempatnya bekerja.
Selain mendesak pemerintah untuk mengakui hak dan memberi perlindungan bagi para buruh rumahan, dalam aksi tersebut mereka juga menuntut agar bisa turut mengakses berbagai program bantuan dari pemerintah, sebagaimana bantuan desa dan sebagainya. 
Aksi diikuti oleh sejumlah ormas diantaranya, Kelompok Buruh Rumahan Mandiri Ungaran, Kelompok Buruh Rumahan DIY, Paguyuban Sayuk Rukun Buruh Gendong DIY dan banyak lagi. Mereka juga mengirim surat kepada Presiden Jokowi, yang pada intinya berisi tuntutan agar buruh rumahan diakui hak-haknya sebagaimana buruh pabrik, mendapatkan upah yang layak, jaminan kerja dan mendapatkan perlindungan. 
Kamis, 10 Desember 2015/Jurnalis: Koko/Editor: Sari Puspita Ayu/Foto: Koko
Lihat juga...