Gerindra Tolak Tax Amnesty Dimasukkan dalam Prolegnas


NASIONAL—Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menggelar rapat Paripurna ke-13 pada Masa Sidang ke II Tahun Sidang 2015-2016 yang mengagendakan  pembahasan mengenai dua agenda utama yaitu RUU revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan RUU pengampunan pajak (tax amnesty).
Dalam rapat Paripurna tersebut, Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menyepakati RUU Tax Amnesty dan RUU tentang perubahan atas UU KPK menjadi prolegnas prioritas tahun 2015.
Dalam rapat ini, Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Nizar Zahro, secara tegas menolak RUU Tax Amnesty dimasukkan dalam Prolegnas prioritas tahun 2015.
Nizar, secara terang mengungkapkan sesuatu yang kontraproduktif yakni RUU tentang Tax Amnesty yang salah satu pokok pegangan kita adalah UUD 1945, dalam Pasal a UUD 45 disebutkan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur oleh undang-undang.
“Sudah terlihat, konteksnya jelas memaksa bukan mengampuni, ini bertentangan dengan UUD 1945, Karena itu, kami Fraksi Gerindra menolak pengampunan pajak menjadi RUU prolegnas prioritas 2015,” tegas Nizar dalam rapat paripurna Di Ruangan Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (15/12/2015).
Kami, kata nizar menolak RUU KPK menjadi usulan yang dimasukkan prolegnas prioritas 2015. 
Sebab, Sambung dia, RUU tersebut seharusnya menjadi usulan pemerintah bukan DPR.
Dirinya mengingatkan bahwa dalam pasal 5 ayat 1, presiden berhak mengajukan RUU, dan kami daari Fraksi Gerindra menolak RUU nomor 30 tentang KPK masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2015 karena presiden berwenang mengajukan RUU terhadap DPR.
Dikatakan, RUU bisa diajukan dan dilakukan tahun selanjutnya bukan dengan bentuk memaksa, Sesuai dengan pasal-pasal yaitu pasal 5 dan  Pasal 23 ayat a UUD 1945.
“Jadi, sekali lagi, kami dari fraksi Gerindra menolak,” papar nizar
Sebelumnya, Wakil Ketua Baleg Firman Subagyo dari Fraksi Golkar, membacakan laporan tentang penambahan program legislasi nasional (Prolegnas) dan perubahan usulan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas tahun 2015 dalam rapat paripurna DPR.
Dalam laporan tersebut, Baleg telah menerima pengajuan usulan penambahan RUU tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dalam Prolegnas prioritas tahun 2015 dan usulan agar penyusunan RUU tentang perubahan atas RUU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi segera dapat diwujudkan.

Selasa, 15 Desember 2015/Jurnalis: Adis Pattisahusiwa/Editor: Gani Khair/Foto: Adis Pattisahusiwa
Lihat juga...