Heri Gunawan: Penetapan Harga BBM yang Diatur Pemerintah Tidak Relevan:

SENIN, 28 DESEMBER 2015
Jurnalis: Adista Pattisahusiwa / Editor: Gani Khair / Sumber foto: Istimewa

NASIONAL—Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan menilai rencana pemerintah yang akan melakukan pungutan dana ketahanan energi dibalik penurunan harga BBM, tidak relevan.


Menurut Heri, kebijakan Pemerintah tersebut menuai reaksi dan protes di masyarakat secara luas. Sebab menurutnya, penetapan harga yang diatur oleh pemerintah sering tidak konsisten, tidak relevan, dan seperti ada yang ditutup-tutupi.
Heri mengatakan Per 5 Januari 2016, pemerintah akan menetapkan harga baru BBM Premium dan Solar. 
“Untuk diketahui, harga premium menjadi Rp6.950 per liter. Ditambah pungutan dana ketahanan energi Rp200, harga premium menjadi Rp7.150 per liter,” Ujar Heri dalam keterangan tertulis yang diterima Cendana News di Jakarta, Senin (28/12/2015).
Sementara itu harga solar menjadi Rp5.650 per liter. Ditambah pungutan dana ketahanan energi Rp300, harga solar menjadi Rp5.950 per liter.
Saat ini, harga minyak mentah terus turun drastis hingga menyentuh level USD37 per barrel. Ia mempertanyakan mengapa harga BBM masih tetap mahal. Seharusnya harga BBM bisa dibawah Rp5.000 per liter.
Dikatakan, Dengan kebijakan harga yang dipatok seperti sekarang, maka tidak salah jika muncul dugaan bahwa pemerintah cenderung melepas kebijakan energi kepada mekanisme pasar yang bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33.
“Seharusnya sebelum menetapkan harga baru, pemerintah semestinya menjelaskan sedetil mungkin ke publik mengenai rumusan penetapan harga BBM yang selama ini dipakai pemerintah,” paparnya
Disebutkan, Perihal pungutan dana ketahanan energi, mestinya pemerintahan Kabinet Jokowi JK, menjelaskan sedetil mungkin tentang dana dan landasan hukumnya. 
“Itu dana apa? Hukumnya apa? Bukankah dengan bicara gamblang dan sejujur-jujurnya adalah bagian dari revolusi mental,” tegas dia
Lebih Jauh, Heri menyampaikan bagaimana bisa dikatakan transparan, jika dasar hukum yang digunakan pemerintah saat ini terkait dana ketahanan energi, yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, dalam aturan ini belum spesifik mengatur dana ketahanan energi.
“Pungutan ini tidak jelas. Bukan pajak, bukan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), lalu ini pungutan apa?,” tandasnya
Dirinya juga mempertanyakan perihal pengadministrasiannya, bentuk pertanggungjawabannya, apa relevansi pungutan dana ketahanan energi, padahal rakyat sudah membayar harga BBM yang jauh lebih mahal untuk menutupi inefisiensi di Pertamina.
Dia berharap semoga tahun 2016 ini, pemerintah harus membangun sinergi yang baik antar kementerian tanpa membuat gaduh.
“Tahun 2016 nanti mesti jadi momentum yang tepat bagi pemerintah untuk bicara jujur ke rakyat, untuk bekerja secara nyata bukan hanya sebatas kata,”tutupnya
Lihat juga...