Jika Capim KPK Menolak Revisi UU KPK, Silahkan Mengundurkan Diri


NASIONAL—Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Nasir Djamil mengatakan bahwa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berhak mempengaruhi perumusan legislasi, perihal revisi UU KPK.
Menurut Nasir, jika ada calon pimpinan (Capim) KPK yang tidak puas dengan hasil revisi UU KPK tersebut, dipersilahkan untuk mengundurkan diri dari pencalonan pimpinan lembaga antirasuah itu.
“Nah, Jadi andai ada calon pimpinan KPK ngeluh terkait Revisi UU KPK, dan tidak memuaskan dia, lantas capim mau mundur, Ya Silahkan aja, itu kan Haknya,” ujar Nasir di Kompleks Parkemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/12/2015).
Hanya pemerintah dan DPR, yang memiliki ketentuan dalam perumusan undang-undang. Demikian Nasir menegaskan.
Dia menjelaskan, dalam konteks hukum pemberantasan korupsi, KPK hanya berwenang melaksanakan amanat undang-undang.
“Menurut saya KPK itu hanya  user dalam hal ini, lembaga KPK itu mengikuti dan melaksanakan UU, dan hanya sebatas menyarankan,” jelanya
Dirinya mengklarifikasi hal ini karena adanya penolakan dari sejumlah Capim KPK terhadap usulan revisi UU KPK. “Mereka hanya khawatir akan terjadinya upaya pelemahan dari proses revisi UU itu” paparnya
Lebih Jauh Nasir Djamil menyampaikan bahwa orang yang sudah berada di dalam KPK. Misalnya Johan Budi disarankan untuk selalu mengedepankan efektivitas, efisiensi dan itu pun diakui oleh Johan Budi. “Jadi lumrah masalah itu yang ditanyakan Komisi III terhadap Capim KPK,” tandasnya
Diketahui, salah satu Capim KPK Johan Budi menuturkan pihaknya berharap tidak ada semangat melemahkan KPK dalam proses revisi UU KPK. 
Ketika Uji kelayakan dan kepatutan Capim KPK oleh Komisi III DPR RI, Johan menolak tegas terhadap upaya pelemahan KPK, dirinya siap jika harus tidak dipilih sebagai pimpinan lembaga KPK yang Baru.
Selasa, 15 Desember 2015/Jurnalis: Adis Pattisahusiwa/Editor: Gani Khair/Foto: Adis Pattisahusiwa
Lihat juga...